AMBON, LaskarMaluku.com – Para wakil rakyat di DPRD Maluku menilai kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur selama ini buruk, lantaran duet Murad Ismail – Barnabas Orno tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat di Maluku.

Buktinya, upaya untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan salah satu proyek strategis nasionalnya Ambon New Port tidak jelas sampai saat ini.

Janji untuk mengentaskan kemiskinan masih jalan ditempat. Bahkan, rencana pembukaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan tidak lebih dari “lips service”.

Demikian ditegaskan, Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku, Rofiq Afifudin saat menyampaikan pokok-pokor rekomendasi DPRD Maluku tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2023, dalam rapat paripurna, Senin (22/4/2024) di Baileo Rakyat Karpan.

Afifudin menilai menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lebih baik dari kepemimpinan pemerintahan daerah Maluku sebelumnya.

Bahkan, dalam beberapa aspek malah lebih buruk terutama terkait dengan pelayanan pemerintahan, dimana gubernur jarang masuk kantor dan tidak pernah sama sekali menggunakan kediaman resmi Gubernur Maluku di Mangga Dua.

Lantaran itu, DPRD Maluku merekomendasikan agar Gubernur Maluku kedepan dapat menyelenggarakan pemerintahan dan bisa bersinergi dengan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, masalah RSUD dr M. Haulussy Ambon yang berlarut-larut dan malah terlilit utang pihak ketiga yang menjadi beban rumah sakit milik Pemprov Maluku. Juga renovasi mess Maluku di Jakarta yang menghabiskan anggaran Rp 20 miliar, namun tak kunjung rampung dan terindikasi korupsi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut juga mengecam Murad Ismail dan Barnabas Orno yang tidak hadir dalam paripurna LKPJ Gubernur dipenghujung masa jabatannya.

“Atas ketidakhadiran Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku keduanya sempurna tidak ada, namun kami tetap melakukan rapar paripurna ini,” ujar Sairdekut kepada wartawan usai rapat paripurna.

Berkaitan dengan kinerja dan hampir seluruh pimpinan OPD juga hadir dalam paripurna.

Beberapa pimpinan OPD yang tidak hadir diantaranya adalah kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas PUPR dan kepala Dinas Pertanian.

“Kami berharap ini untuk perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan OPD dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang DPRD lakukan dalam tugas-tugas pengawasan untuk mengoreksi sekalian dalam membuat rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus LKPJ DPRD Maluku,” kata Sairdekut. (L02)