AMBON, LaskarMaluku.com — Ketua Satria Kita Pancasila (SKP), Moh Tahir Tomagola, S.Sos Meminta dan Mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera membentuk Panitia khusus (Pansus) guna mempertanyakan anggaran 10 Miliar yang dikelolah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku.

Dirinya juga meminta dan mendesak pihak pengak hukum didaerah ini untuk mengusut tuntas dengan menulusuri anggaran Miliar yang ada iliran yang dikelola oleh KONI Maluku karena diduga ada indikasi korupsi didalamnya.

“Tujuan kami adalah membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maluku dalam membersihkan kerja-kerja korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pidato Pak Presiden- RI Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto bahwa mengikis habis para pihak yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan KKN di bumi hanguskan sampai ke akar-akarnya,” ujar Tomagola, kepada Media ini di Ambon, Kamis (12/12/2024).

Menurut Tomagola, prestasi KONI maluku,kami sangat meragukan kinerjanya di berbagai bidang olahraga, dengan begitu besar anggaran yang di kelola untuk mengembangkan prestasi olahraga bagi putra putri maluku, namun yang terlihat jauh dari harapan bahkan prestasi olahraga bagi putra putri maluku yang ikut pada event kegiatan daerah pada tingkat Nasional alhasilnya Nol besar.

“Nah pertanyaannya bagaimana dengan KONI maluku yang mendapatkan dana begitu besar, bukankah dana tersebut untuk memberikan dukungan kepada cabang cabang olahraga di kabupaten/kota, untuk adanya kegiatan latihan yang berhubungan langsung dengan olahraga pada bidang atlet tertentu, ataukah dana 10 miliar itu diduga hanya karena ada skenario tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga KONI sebagai jembatan emas hahya untuk mendapat dana 10 milyar itu,” pungkasnya.

Menurytnya, Oleh karena itu Ketua Satria Kita Pancasila (SKP) Provinsi Maluku Moh.Tahir Tomagola, S.Sos, meminta dan mendesak DPRD provinsi maluku untuk segera membentuk pansus untuk mempertanyakan kepada KONI maluku terhadap penggunaan dana dimaksud.

“Jadi kami selaku SKP dan beberpa OKP, Ormas dan LSM di maluku selama ini melihat dan mencermati perkembangan olahraga kita di maluku ko seperti ini, padahal kucuran dana yang begitu pantastis kepada KONI, namun kerjanya alhasil
Nol besar,” tandasnya.

Tomagola menambahkan, prestasi olahraga kita bukannya maju tapi malah mundur jauh dari harapan kita. Oleh karena itu, kami meminta dan mendesak kepada DPRD Maluku segera bentuk pansus untuk mempertanyakan anggaran KONI maluku 10 Miliar.

“Kenapa demikian, alasannya sangat sederhana dana Rp.10 miliar tersebut yang di kelola KONI maluku itu apa saja dan cabang atlet mana yang menjadi prioritas dari kurang lebih 21 cabang atlet yang ada,” bebernya.

Dijelaskan, kemudian yang disesalkan lagi pada PON XXI / Aceh – Sumut yang di buka oleh presiden Joko widodo, kontengan maluku hanya meraih 2 medali emas , 3 perak dan 8 perunggu, pertanyaannya apakah ini sebuah prestasi KONI maluku yang mengelola dana puluhan milyaran,” Tanya Ketua SKP Provinsi Maluku.

“Ini sesuatu yang sangat meragukan kinerja KONI maluku selama mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah begitu besar dana tersebut namun prestasi atlet maluku dapat dikatakan belum minimal apalagi maksimal,” pinjaman.

Lebih lanjut, Tomagola mengemukakan, sesuatu yang sungguh luar biar biasa KONI maluku, di balik itu ada usulan KONI tentang permintaan 7,5 milyar, katanya dana untuk pembinaan kepada 21 cabang yang menjadi prioritas dan sebagian juga untu nonprioritas yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada, itu disampai oleh ketua harian KONI kepada media online di daerah ini, yang bertanding di POPMAL saat itu.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan SKP maluku adalah dana 10 milyar itu apa saja yang di kerjakan KONI, karena sebuah prestasi Atlet maluku saat mengukuti PON XXI /Aceh – Sumut, kontingen kita dari maluku yang hanya mendapatkan dua medali, ini sesuatu yang sangat mengagetkan publik di maluku, sesuatu yang sungguh luar biasa.

“Nah, oleh karena itu yang jadi pertanyaan saya menanyakan ada apa sih dengan KONI maluku, Oleh karena itu SKP meminta dan mendesak DPRD Provinsi untuk segera bentuk Pansus terkait dengan anggaran 10 Miliar yang di anggarkan kepada KONI maluku,” Tegas Tomagola.

Menurutnya, karena keraguan dan kecugaan publik di maluku bahwa pihak pihak yang ada dalam KONI maluku diduga memanfaatkan KONI sebagai kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, alhasil yang kita amati sampai saat ini bahwa gagal dalam mengelolah dana KONI terhadap para cabang atlet di maluku.

“Untuk itu, kami selaku SKP Maluku desak DPRD maluku dan pihak penegak hukum didaerah ini seperti pihak kepolisian (Polda) Maluku, Kajati Maluku dan BPKP untuk melakukan audit anggaran yang puluhan miliaran rupiah yang di kelolah oleh KONI Maluku,” Tegas Ketua KSP provinsi Maluku.(L04).