AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku telah merealisasikan 100 persen anggaran Pilkada serentak tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku sebesar Rp 85 miliar, sementara untk KPU Maluku sebesar Rp 174 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Maluku, Daniel Indey kepada media ini di Ambon, Senin (19/8/2024).

“Dengan demikian tidak lagi ada masalah dana hibah Pilkada ke penyelenggara Pemilu. Kita harapkan dengan anggaran itu, kerja kedua lembaga itu bisa kerja maksimal demi suksesnya Pilkada serentak 2024,” tandas Indey.

Sementara untuk anggaran pengamanan Pilkada serentak bagi aparat keamanan baik TNI dan Polri, Indey mengaku, pihaknya telah berikan kisaran Rp 15 miliar dari yang seharusnya 25 Miliar, atau sudah di angka 58 persen.

Anggaran itu diperuntukkan untuk Polda Maluku, Kodam XV/Pattimura, Lantamal IX/Ambon serta Danlanud Pattimura Ambon. Akan tetapi nilainya tidak sama atau bervariasi untuk keempat instansi tersebut.

“Sisa 42 persen anggaran atau Rp 10 miliar sekian akan dibayarkan pemerintah dalam waktu dekat ini. Paling lambat minggu pertama bulan September,” tukas mantan Pj Bupati KKT itu.

Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah alokasi 100 persen transfer anggaran Pilkada, akui Indey, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT). Kabupaten/Kota lain hanya tersisa untuk aparat keamanan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Maluku Subair benarkan pihaknya telah menerima dana hibah Pilkada serentak yang dikucurkan pemerintah provinsi. Manakala sesuai NPHD, harus ditransfer dalam dua tahap yaitu 40 persen dan 60 persen.

“Tapi dalam kenyataan memang kita terima dalam empat (4) kali transfer. Jadi 40 persen dua kali, 60 persen dua kali ditransfer tapi dalam rentan waktu tidak terlalu jauh, karena kita memahami sungguh bagaimana kondisi keuangan daerah,” akui Subair.

Walau begitu Subair mengaku, sama sekali tidak menganggu jalannya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran terhadap setiap jadwal dan tahapan Pilkada serentak yang berjalan.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, mayoritas sudah 100 persen ditransfer. Kecuali Kabupaten Buru yang masih ada sedikit masalah. Karena pemerintah daerah (Pemda) Buru minta anggaran di Bawaslu dikurangi dari 10 Miliar menjadi Rp 7,2 Miliar.

“Ini sementara kita bicarakan dengan bagian keuangan. Karena dalam persepsi Pemda Buru, itu sudah 100 persen, 7,2 Miliar. Tapi di NPHD kita Rp 10 Miliar, berarti baru 72 persen, masih ada 28 persen yang belum. Ini yang miss,” akunya.

“Jadi kita tegaskan tetap sesuai NPHD awal. Jika tidak dipenuhi Pemda Buru, maka kemarin sudah dijanjikan Kementerian Keuangan akan diselesaikan di tingkat pusat,” pungkas Subair. (L02)