AMBON, LaskarMaluku.com – Menjelang pemilihan Kepala Daerah serentak, tanggal 27 November 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku pekan ini telah membuka pendaftaran bagi figur-figur yang ingin mengantongi rekomendasi PDI-Perjuangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur, maupun Bupati Walikota.

Hanya saja, PDI Perjuangan dalam memberikan rekomendasi lebih mengutamakan kadernya. Namun disisi lain PDI-P juga tidak menutup pintu bagi kader bangsa yang berkualitas baik, untuk mendaftarkan diri dan mengantongi rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan provinsi Maluku.

Demikian disampaikan Ketua DPD PDI-P Maluku Benhur George Watubun,ST melalui sambungan telepon selulernya, Senin (1/4/2024) siang.

Menurutnya, bagi setiap peserta calon kepala daerah yang mendaftar nanti, diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran yang akan ditentukan kemudian dalam rapat pengurus DPD PDI Perjuangan.

Dikatakan, proses pendaftaran calon kepala daerah, akan diisyaratkan ketentuan khusus. Hal ini dimaksudkan supaya proses pendaftaran memiliki makna kewibawaan terhadap marwah parpol pengusung.

“Supaya setiap orang dan atau kepala daerah mampu mempertanggungjawabkan setiap formulir pendaftaran secara bertanggungjawab. Diberlakukannya mekanisme itu pada proses pendaftaran nanti, didasarkan pada pengalaman, dimana banyak yang mendaftar dan mengambil formulir tapi tidak mengembalikan ke panitia pendaftaran,”tegasnya.

Watubun menambahkan, dalam pekan ini, DPD PDI Perjuangan sudah mulai buka pendaftaran bagi calon kepala daerah (Cilkada) Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Kami PDI-P tentu lebih utamakan para kadernya; baik kader  partai maupun kader bangsa yang punya prestasi baik, berkualitas, ber-etika, dan bermental baik,”cetusnya seraya menambahkan, PDI-P memberikan kesempatan kepada kader partai, dan kader bangsa terbaik, tetapi harus mengacu kepada aturan partai.

“Politik itu kan soal hasil. Tetapi kita tetap mengacu kepada aturan, dan kita berikan kesempatan yang sama kepada semua kader, baik itu kader partai, baik itu kader bangsa, untuk berproses di partai ini secara fair, karena partai ini kita ditugaskan hanya untuk mengelola tapi dia milik semua rakyat, “jelas Watubun sembari mengibaratkan kalau partai berlambang Banteng Kekar, bermancong putih ini, diibaratkan sebagai nona manis.

“Intinya kami nona manis. Sebetulnya karena PDI Perjuangan punya kursi yang signifikan, jadi bukan karena merasa angkuh atau sombong tapi faktanya memang demikian. Kendati begitu, kita harus melakukan kalkulasi yang matang untuk menentukan calon-calon terbaik yang akan direkomendasikan,”tegasnya.

Sementara itu, khusus untuk calon Gubernur, menurut Watubun, ini lebih banyak ditentukan dan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum yang mempunyai kewenangan untuk memutuskannya.

Sebab, sambung Benhur yang juga Ketua DPRD Maluku ini, jabatan Gubernur selain sebagai kepala daerah, juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga .PDI-P Maluku sangat selektif dalam menentukan pilihan calon Gubernur yang akan dibawa ke Jakarta.

“Setidaknya figur yang punya prestasi, dedikasi dan jam terbang serta mempunyai wawasan nasional. Sebab itu semua berpengaruh kepada kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat. Kita cari pemimpin yang melihat rakyat bukan pribadi dan keluarga. Makanya kita dijuluki sebagai partainya wong cilik, sebab itu sebagai jangkar dalam merumuskan setiap kebijakan partai kaum marhein “rakyat jelata itu” dia jadi obyek rumusan kebijakan kita,”tandas Watubun.

Soal komunikasi politik menurut BGW tentu banyak orang yang merapat ke PDI-P cuma yuridis formalnya adalah berdasarkan surat dari DPP yang akang dikeluarkan.

“Kita baru akan membuka ruang untuk mempersiapkan setiap kelengkapan-kelengkapan untuk proses penjaringan. Disamping merumuskan dan mempersiapkan petunjuk teknis (juknisnya), kemudian membentuk tim pendaftaran, waktu pendaftaran dan lain sebagainya, jadi prosesnya dalam minggu ini,”ungkap Ketua Benhur Watubun. (L05)