AMBON, LaskarMaluku.com – Bawaslu Maluku merekomendasikan sebanyak 9 TPS menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Dua TPS di antaranya menggelar PSU hari ini.

“Jadi ada 9 TPS yang direkomendasikan PSU. Namun dari jumlah itu, 1 TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya dan 1 TPS lagi di Seram Bagian Barat telah disetujui KPU untuk melakukan PSU Senin, 2 Desember 2024,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair Senin (2/12/2024).

Dia menyebut masih tersisa 7 TPS yang belum melakukan PSU. TPS ini tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Tanimbar.

“7 TPS yang belum disetujui untuk PSU itu, rinciannya 2 TPS di Seram Bagian Timur, 4 TPS Maluku Tenggara dan 1 TPS Kepulauan Tanimbar,” ujarnya.

Subair mengungkapkan pihaknya memberikan rekomendasi PSU di Seram Bagian Timur lantaran anggota KPPS ketahuan mencoblos sisa surat suara. Sementara di Maluku Tenggara, di antaranya dua pemilih masing-masing mendapatkan 4 surat suara.

“Sementara di Maluku Tenggara dua pemilih oleh KPPS diberikan masing-masing 4 surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati, mencoblos lebih dari satu kali. Selain itu, pemilih terdaftar di DPT saat pencoblosan di daerah lain tetapi haknya dipakai orang lain,” tambahnya.

Lebih lanjut Subair mengungkapkan temuan pihaknya di Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, terdapat selisih suara antara pemilihan gubernur dan bupati.

“Kalau di TPS yang PSU Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada selisih surat suara antara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati. Jadi saat coblos bupati dan wakil bupati surat suaranya melebihi pemilih yang hadir di TPS,” jelasnya.

Subair juga menjelaskan bahwa TPS Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Barat, pelanggaran di antaranya KPPS membuka kotak suara sebelum hari pencoblosan.

“Kalau Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Barat telah disetujui PSU, temuannya adalah KPPS buka kotak suara sebelum hari pencoblosan dan pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ada KTP tetapi memilih,” jelasnya seperti dilansir.

“Nah untuk TPS yang belum gelar PSU, menunggu dulu kajian dari KPU atas rekomendasi PSU dari Bawaslu. Apalagi batas terakhir PSU hingga Sabtu (7/12),” imbuhnya. (*/L02)