AMBON, LaskarMaluku.com – Di era kepemimpinan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku, masyarakat belum merasakan dampak positif dari buah kepemimpinan seorang Murad Ismail.

Pasalnya, orang-orang yang ditempatkan untuk menduduki jabatan kepala dinas maupun kepala bidang tidak menunjukan kinerja yang baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Janji untuk mengentaskan kemiskinan jalan ditempat, pembukaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan tidak lebih dari sekedar pemanis bibir (lips service-red) bahkan upaya untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan salah satu proyek strategis nasional yakni “Ambon New Port” telah lenyap.

Pendapat itu dikemukakan, salah satu aktivis Muda Maluku, Suhri Wael.

Menurutnya, kedua proyek nasional ini ketika proses pemaparan di hadapan tim terpadu nasional dibawah Kementerian Investasi Luhut Binsar Panjaitan berjalan kurang maksimal karena proses pemaparan tidak begitu meyakinkan pemerintah pusat.

Berikutnya, sambung Wael, upaya menggoalkan dua proyek nasional ini, konon tidak melibatkan perwakilan rakyat di DPR dan DPD RI, mengakibatkan komunikasi dari dan antar pemerintah daerah dan wakil rakyat Maluku di dua lembaga DPD dan DPR RI ini, tidak sinergis.

Human error ini yang menjadi salah satu alasan kedua proyek strategis nasional ini gagal, kemudian diciptakanlah alasan kalau, di lokasi dimana lahan kedua proyek ini, terdapat sisa bahan peledak perang dunia kedua.

“Ini yang sering diwacanakan untuk menutupi kelemahan Kepemimpinan Gubernur Murad Ismail, selama periode 2019-2024,”tegasnya.

Kendati demikian, MI begitu membanggakan akan kehebatan koneksinya di pusat pemerintahan di Jakarta.

Suatu keunggulan dari MI, kata Wael, adalah bisa mengatur Tito Karnavian selaku Mendagri untuk menempatkan Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota di sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Maluku ini.

“Tujuan nopetisme ini semata-mata untuk mempertahankan kepemimpinan berikutnya. Ini yang mesti diwaspadai para calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Maluku,”ungkapnya.

Masih menurut, kader muda NU Maluku ini, kepemimpinan Murad Ismail dan Bernabas Nataniel Orno, tidak lebih baik dari kepemimpinan pemerintahan daerah Maluku sebelumnya.

Bahkan dalam beberapa aspek malah lebih buruk terutama yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan.

“Mantan gubernur Maluku MI jarang masuk kantor, tidak pernah menggunakan kediaman resmi gubernur Maluku di Mangga dua, malahan menggunakan rumah pribadi untuk urusan pemerintahan. Para pejabat harus ke rumah pribadi untuk urusan dinas. Ini sangat mencoreng wibawa pemerintahan,”tegas Wael.

Masih menurut Wae, salah satu yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Plt Direktur RSUD Haulussy sampai saat ini, masih dililit hutang piutang.

Terutama diperhadapkan kebutuhan anggaran untuk penanganan insfratruktur dan kebutuhan operasional rumah sakit termasuk pembayaran jasa-jasa medis, hutang obat, hutang alat-alat kesehatan. Ini tentu berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tercatat selama muncul kondisi yang dihadapi rumah sakit rujukan ini, oleh kepemimpinan MI sendiri terkesan mengabaikannya, sehingga para dokter dan perawat turun jalan guna memperjuangkan hak-hak mereka di DPRD provinsi Maluku, melalui wakil rakyat tuntutan dan aspirasi mereka disampaikan guna didengarkan pemerintah pusat.

Selain itu fakta berikutnya dari keberhasilan dari kepemimpinan MI adalah, kurang harmonisnya MI dan Barnabas Orno, masyarakat Maluku umumnya telah mengetahui keretakan itu, tetapi terkesan ditutupi demi melanggengkan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

“Salah satu hubungan keduanya retak, dilatarbelakangi lantaran pembagian sembako dari wakil gubernur Barnabas Natanel Orno di Kabupaten Maluku Tengah saat difasilitasi oleh mantan Pj Malteng, Mat Marasabessy,”jelasnya.

Kondisi ini pula yang menyebabkan Muhammad Marasabessy jadi bulan-bulanan caci makian dari MI sewaktu rapat koordinasi diantara para pejabat kepala daerah. Ini berlanjut hingga yang bersangkutan tidak lagi berada pada jabatan keduanya, hanya dengan dalil, dugaan pelanggaran menggunakan nomor induk pegawai palsu.

Benar ka demikian,? Menjadi Pertanyaan mengapa saat diusulkan pertama menjadi Pj Bupati tidak dipersoalkan, “Jadi intinya siapa yang berlawanan dengan MI, tidak ada tempat dibawah kekuasaan lalim. Apalagi untuk menentukan siapa Pj Bupati, klik linknya jelas di Depdagri siapa orangnya walah walham,”tegas Wael.

Padahal proses peminjaman dana dari PT SMI turut melibatkan mantan kadis PUPR provinsi Maluku, Mat Marasabessy. Dana pinjaman dari PT SMI adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat Maluku pasca covid 19.

Kendati rakyat dijadikan sebagai pelengkap, tetapi proyek ini dalam pelaksanaannya kurang begitu menyentuh masyarakat kecil. Dan pada gilirannya meninggalkan beban hutang daerah.

Kondisi yang diciptakan masa kepemimpinan MI ada gilirannya terjadi suatu unsur ketergantungan dari masyarakat terhadap pemerintah, masyarakat dibuat tak berdaya, mengharapkan ini dan itu dari tangan pemerintah.

“Hal terakhir wacana dari tim kampanye secara terselubung kalau MI menyiapkan dana senilai Rp 400. M guna kebutuhan mobile kampanye di 11 kabupaten kota. Proses mobile disejumlah tempat di Maluku hampir dipastikan menggunakan kapal pribadi buatan negeri Italia yang dibeli MI yang ditaksir nilainya bisa membiayai sejumlah proyek dari APBD Maluku,”urai Wael.

Walau begitu, kita bersyukur kalau KPU Maluku, menetapkan batas maksimal pengeluaran dan kampanye peserta pemilihan gubernur Maluku 2024 sebesar Rp. 78.278.775.200.

“Batas pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku 2024, yakni sebesar Rp 78.278.775.200 jadi tidak bisa melebihi nilai itu, “Ungkap Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Zain Sangadji, sebagaimana dikutip. (LO5)