AMBON, LaskarMaluku.com – Untuk menjadi tim kampanye bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku, Murad-Michael, tidak mudah, apalagi mereka yang berasal dari anggota DPRD provinsi Maluku.
Para politisi wakil rakyat ini, tentu tahu betul sepak terjang Murad Ismail ketika menjabat sebagai Gubernur Maluku, karena memangkas habis dana pokir (dulu dana aspirasi-red).
Menjadi tim kampanye bagi 2M pasti bertolak belakang dengan hati nurani mereka, baik itu mantan anggota DPRD Maluku hingga yang terpilih dan dilantik serta telah diambil sumpah menjadi anggota DPRD Maluku periode 2024-2029. Baik yang berasal dari Parpol Demokrat, PKB, PKS, Golkar dan PAN.
Lantaran berbagai kebijakan yang MI lakukan selama menjabat Gubernur Maluku, sungguh bertentangan dengan nurani sebagai wakil rakyat.
Alasannya sederhana saja, untuk mengkampanyekan program kerjanya dan atau ide gagasan pasti di cemohkan oleh masyarakat ataupun para lawan-lawan politik, ditengah gencarnya jadwal masa kampanye dari masing-masing calon gubernur.
Ini pasti dirasakan oleh anggota DPRD Provinsi Maluku masa bakti 2019-2024.
“Keberhasilan MI bisa dilihat dari peminjaman dana SMI, yang belakangan meninggalkan hutang daerah, tercatat empat kali menghadiri sidang Paripurna, menjadikan rumah pribadi sebagai rumah dinas jabatan, menempatkan dirinya sebagai pejabat pemerintah pusat. Padahal Murad sadar betul bahwa dia menjadi Gubernur Maluku karena ia dipilih oleh para pemilik suara sah di sebelas kabupaten kota di provinsi Maluku,”penegasan ini disampaikan salah satu tokoh Masyarakat Leatemia Yusuf Leatemia kepada media ini, Jumat (27/9/2024).
Honor Medis Dialihkan
Fakta berikutnya yang diungkapkan Leatemia adalah, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembayaran honor-honor tenaga medis dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Padahal dana itu semestinya menjadi hak para dokter, para juru rawat yang mengabdi pada rumah sakit rujukan milik Pemda Maluku, dalam hal ini Rumah Sakit Umum RSUD Haulussy.
Akibatnya, sambung Leatemia, keuangan RSUD Haulussy Ambon hingga kini belum pulih dan masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan saat kepemimpinan duet Murad Ismail dan Bernabas Orno.
Kesemuanya itu, tidak luput dari fraksi-fraksi di DPRD Maluku saat itu, berupaya untuk melakukan pemaksulan terhadap kepemimpinan MI, tapi sayangnya ada oknum-oknum di parpol tertentu menjadi penghianat Karena menerima dengan catatan LKPJ Gubernur Maluku kala itu.
Parpol dan oknum-oknum anggota DPRD Maluku itu, bisa diketahui apabila masyarakat mempunyai rekam jejak mereka, karena menjadikan moment penolakan LKPJ dan pemaksulan sebagai objek memperkaya diri sendiri.
“Ini tentu menjadi beban tersendiri dan bertolak belakang dengan nurani mereka,” kata Yusuf Letemia ketika menilai komposisi tim kampanye 2M.
Korban Olokan di Medsos
Menurut Leatemia, wakil rakyat yang diambil sebagai tim kampanye pasti terbebani, apalagi mereka ini sekarang menjadi bahan ejekan dan olok-olokan di media sosial. Dan ini bisa berdampak kepada parpol kedepan. Apalagi tim kampanye lebih mengedepankan isu calon gubernur yang memiliki uang ratusan milyar adalah calon gubernur dengan 2M.
“Fakta-fakta yang dipaparkan tim kampanye bertolakbelakang dengan kondisi perekonomian masyarakat Maluku saat ini, dimana kondisi kemiskinan masyarakat Maluku berada pada posisi ke-4,”kata Yusuf Leatemia yang paham betul kemimpinan MI selama lima tahun lalu.
Menurut pandangan Leatemia, jika masyarakat masih memberikan kepercayaan lagi kepada 2M maka masalah berkepanjangan yang dihadapi masyarakat kedepan adalah, pemulihan ekonomi akan sulit dilakukan, karena lima tahun sebelumnya kinerja MI telah diukur.
Selain itu kata Leatemia, dengan mengeluarkan uang puluhan miliar hingga ratusan milyar untuk belanja parpol pendukung, maka selama itu pula, belum tercipta sesuatu perubahan dan atau kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat Maluku keluar dari kemiskinan ekstrim.
“Yang jelas kita sulit keluar dari pemulihan ekonomi, karena calon gubernur dengan 2M, menghabiskan dana untuk kepentingan belanja parpol, maka selama itu pula dalam lima tahun, kinerja mereka berusaha hanya untuk mengembalikan dana-dana yang mereka keluarkan, ini belum termasuk dengan dana kampanye yang dikeluarkan untuk tim kampanye di 11 kabupaten/kota,”tutup Letemia yang juga tokoh masyarakat yang berasal dari Lease ini. (L05)