AMBON,  LaskarMaluku.com – Kenaikan harga tiket pesawat yang dirasakan masyarakat Maluku belum lama ini sangat tidak manusiawi

Apalagi tarif pesawat itu dirasakan, ketika 45 anggota DPRD provinsi Maluku mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) di Jakarta pekan lalu.

Ini memang sangat memberatkan kita sebagai masyarakat Maluku, kita sebagai anggota DPR saja sudah merasakan hal itu memberatkan, bagaimana dengan masyarakat biasa, pola-pola ini harus dirubah ditengah kondisi perekonomian Maluku yang tidak stabil saat ini.

Lantaran itu, apabila masyarakat Maluku mempercayakan Hendrik Lewerissa menjadi Gubernur Maluku, maka hal-hal seperti ini bisa diatasi. 

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya GERINDRA DPRD Provinsi Maluku, Johan Laipeny dalam sebuah diskusi non formal dengan awak media di gedung DPRD Maluku, Rabu, (09/09/24).

Menurutnya, kebijakan untuk memutuskan hal-hal yang berkepentingan suatu daerah, harus berhubungan langsung dengan kekuasaan.

“Artinya presiden terpilih adalah Prabowo Subianto, Eksekusinya lebih cepat dan pasti, “ujar Laipeni penuh optimis lantaran sebelum menjadi anggota DPRD provinsi Maluku, dirinya berpengalaman sebagai staf ahli di gedung wakil rakyat itu. Disamping mengurus bantuan-bantuan kemanusiaan yang berkaitan dengan aspirasi dari mantan Wakil anggota DPR RI Hendrik Lewerissa, SH., LLM yang kini berkontestasi pada pemilihan gubernur Maluku pada pilkada serentak nanti.

Pemberlakuan tarif tiket pesawat dari Batik Air secara sepihak ini, adalah urusan pemerintah pusat karena itu kewenangan mereka.

Namun ada indikasi lain diluar kemampuan kita untuk mengeksekusi nya. 

“Daerah kita ini kalau dibilang termasuk unggul di Pariwisata, spot-spot tempat wisata kita jika dibandingkan dengan daerah lain, provinsi Maluku masih unggul, jadi persoalan-persoalan ini mesti bisa dibaca oleh pemerintah daerah, “ungkap anggota fraksi GOLKAR DPRD Provinsi Maluku,.Anos Yeremias, S.Sos.

Dia kemudian mencontohkan keberanian Ex Bupati Maluku Tenggara, Andarias Rentanubun, yang berani membuat festival Meti Key.

Saya pribadi mengakui kehebatan dan keberanian serta eksekusi kebijakan dari mantan Bupati Malra, Andarias Rentanubun, berani membuat festival Meti Key, sambil membandingkan para bupati lainnya yang terkesan mengabaikan tempat-tempat wisata kita. Padahal kata Anos tempat wisata kita jauh lebih bagus. Apabila kemampuan kita untuk mengelola wisata Maluku dengan baik, sudah pasti banyak yang datang ke daerah ini, hanya saja provinsi lain pasti cemburu. Kondisi ini pula menjadi suatu bahan berganing untuk wilayah ini terus berada pada faktor-faktor kemahalan tersebut, termasuk proses kenaikan tarif tiket diatas ambang batas kemahalan.

Sementara itu Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang dikonfirmasi soal kenaikan tarif tiket pesawat dari maskapai Batik Air tersebut, bukan menjadi kewenangan mereka.

Kewenangan tersebut ada pada pemerintah pusat yakni melalui Kementerian Perhubungan.

“Kita tidak punya kewenangan, tugas kita hanya melakukan komunikasi dan koordinasi, dan pemerintah daerah yang mesti menyurati Pemerintah pusat, ” kata ibu Fia Malawat SE., M.Si Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, kepada LaskarMaluku.com diruang kerjanya Selasa (08/09/24).

Pemberlakuan tarif tiket pesawat pada masing-masing daerah berbeda, utamanya pada batas tarif atas dan batas tarif bawah.

“Cuma kewenangan harga tiket pesawat yang sifatnya komersil berasal dari suatu maskapai.

Mereka tidak boleh menjual tiket diatas tarif batas atas, tapi kan untuk harga tiket itu ada Fixed Cost=adalah biaya tetap yang nilainya konstan, sedangkan Variabel Cost adalah biaya yang nilainya berubah-ubah tergantung pada kebutuhan pasar, “ujar Ibu Fia Malawat.

Dia meramalkan, kemungkinan naiknya tarif tiket pesawat ini, bisa saja dimungkinkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Dan yang perlu digarisbawahi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh besar terhadap kenaikan harga tiket karena naiknya harga tiket dia berbanding lurus, 

Harga BBM naik, harga Aftur naik dan komponen daripada harga Aftur itu dia juga cukup besar dalam menentukan harga tiket, “ujarnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, kewenangannya kata dia, sebatas koordinasi namun untuk penentuan maskapai itu berhubungan langsung dengan Kementerian Pusat. 

“jadi seperti kemarin harga inflasi ditentukan karena harga tiket mahal, kita hanya bisa menyurat saja ke Kementerian melalui surat gubernur.

Jadi intinya kita mendorong melalui surat gubernur saja ke Kementerian Perhubungan di Jakarta kemudian intervensinya melalui kementerian, intinya sifatnya koordinasi karena kewenangan yang terbatas, “ujarnya mantap.

Pihaknya juga sangat langkah DPRD Maluku jika melakukan nota protes.

Yah kita mendukung kalau DPRD Provinsi Maluku melakukan Nota protes. Bagi kita itu juga bagus kata Fia Malawat, hal ini diperlukan agar pemerintah pusat memperhatikan kemahalan tiket yang belakangan ini terjadi,. Artinya Pak Menteri tolong tinjau kembali kemahalan tiket di provinsi Maluku, terkait dengan harga batas atas untuk provinsi Maluku, karena kalau misalnya tarif batas atas untuk provinsi Maluku ini mungkin dikurangi maka akan berpengaruh terhadap harga tiket secara keseluruhan sesuai hitungannya, “tandasnya.

Dia kemudian menceritakan Maskapai Penerbangan Transnusa yang memiliki rute Ambon Manado dan Ambon Sorong, sekarang ini sudah tidak ada lagi, ini dipengaruhi oleh keterkaitan penumpang yang menggunakan jasa maskapai ini.

 jadi ini tanggung jawab siapa untuk menyediakan penumpang supaya maskapai ini bisa beroperasi, kan mereka juga hitungan biaya untuk operasional dan membiayai gaji para karyawannya

Jadi mungkin untuk sementara ini tidak ada karena saya liat di lalulintas penerbangan sepertinya tidak ada, begitupun dengan Super Jet Air yang kemarin menawarkan harga tiket diatas kisaran Rp 1’9  juta sekarang ini sudah seng ada lai, (sudah tidak ada lagi) istilahnya inikan BUMN kan jadi kalau diintervensi dan mereka tidak melaksanakan pelayanan di Maluku maka yang rugi adalah kita, karna masyarakat punya pilihan tidak naik pesawat tapi dia bisa gunakan sarana transportasi laut jika cepat sampai ketempat tujuan naik pesawat tapi kalau tidak punya keperluan khusus maka bisa gunakan angkutan kapal laut. 

Sembari mengemukakan kalau 

Kadis Perhubungan Kota Tual, rute penerbangan seminggu dua kali,.tapi tidak ada pesawat yang melayani Hari Selasa dan Sabtu tidak ada pelayanan pesawat, lagian harga tiket diatas 1’5 sampai 1’7 juta keatas padahal dulunya masyarakat bisa menjangkau, tapi saat ini agak mahal, untuk itu dirinya menyarankan agar Trigana Air diminta untuk kembali beroperasi di Malra, “saran Ibu Fia Malawat. (LO5)