AMBON, LaskarMaluku.com – Sebanyak 468 masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) ditelantarkan pihak panitia pelaksana kegiatan “Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, yang diprakarsai Direktorat Jenderal Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri”.
Kegiatan ini dilaksanakan pihak panitia dan atau Event Organizer (EO) sejak 17-20 September 2024, dihampir 7 hotel di kota Ambon.
Kendati kegiatan telah selesai diikuti, tetapi peserta belum dibayarkan hak-haknya.
Peserta menolak menerima honor yang diberikan pihak panitia, karena proses pemberian uang penghormatan diberikan secara bervariasi; ada yang menerima Rp 1’834.000, Rp 2’5 juta hingga Rp 3 juta.
Umumnya peserta Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa ini, keberatan, sebab uang transportasi yang dikeluarkan sejak berangkat dari berbagai desa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dengan jarak perjalanan yang begitu jauh jika dirasionalisasi apa yang diterima tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Lagian kebanyakan peserta mengaku, lebih awal tiba di Ambon dan menginap diberbagai hotel murah diatas Rp 170.000 selama tiga sampai empat hari, sebelum kegiatan dimulai.
“Jadi kita datang ke Ambon lebih awal karena penyesuaian rute kapal, itupun empat hari perjalanan dari MBD sampai di Ambon, kalau naik pesawat tiketnya Rp 1’780.000, Trigana Air sekali datang ke Ambon, harga tiket ini hampir bisa pi ka Jakarta,”sesal Megi Kwuwulay, Ketua BPD Klis, kepada media ini Jumat (20/09/24) siang di hotel Everbright setelah merasa bahwa mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh panitia pelaksana.
Megi Kwuwulay, adalah Badan Pengurus Desa, BPD Klis, Pulau Moa, Kabupeten Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku bersama ratusan teman-teman lainnya diizinkan meninggalkan hotel, sebelum pukul 12.00 wit, tanpa diberikan makan siang ditengah menunggu proses pencairan uang penghormatan.
Sayangnya dari negosiasi mereka hingga pukul 15.50 WIT, belum menunjukkan titik terang terkait akomodasi dan lain sebagainya.
Peserta sebanyak 468 orang yang terdiri dari Kades, Sekretaris, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan PKK, ditelantarkan oleh pihak panitia dalam hal ini event organizer (EO).
468 orang ini, mereka berasal dari 17 Kecamatan dan 117 Desa, se-Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dari pantau media ini di Hotel Everbright Ambon, pada umumnya keberatan.
Kegiatan ini lanjut Megi, sebagaimana disampaikan para pengajar, dibiayai APBN, tapi tapi soal penggantian tidak sesuai yang diharapkan.
“Padahal Kabupeten MBD inikan rentang kendalinya terdiri dari pulau-pulau, masalah disamakan dengan daratan pulau Jawa,.ko kita terus diperdayakan, didiskriminasi, padahal kita ini wilayah yang berdekatan dengan Timor Leste, Australia, kita inikan berasal dari pulau wilayah yang Garde Terdepan; Tertinggal dan Terluar (3 T) kalau kita menyebrang ke Timor Leste dekat, jadi kami mohon perhatian Depdagri jika merancang sebuah program harus melihat faktor rentang kendalinya, “Saran Megi. (L05)