AMBON, LaskarMaluku.com, – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama mitra guna mengevaluasi sejumlah program kerja yang ada pada mitra terkait.

Rapat yang berlangsung di ruang komisi di pimpin Ketua Komisi II Irawadi, Senin (11/10/2024).

Turut hadir dalam rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provisni Maluku, Haikal Baadila, Kepala Dinas Pertanian, Ilham Tauda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Roy Syauta, Kepala Dinas ESDM, Abdul Haris, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Erawan Asikin.

Ketua Komisi II, Irawadi mengemukakan, terdapat sejumlah program kerja yang dinilai salah sasaran, diantaranya bantuan nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanasehar

Menurutnya, dari hasil pengawasan, bantuan yang seharusnya diberikan kepada nelayan, namun kenyataannya juga diberikan petani, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sepatutnya tidak boleh diberikan.

“jadi tidak hanya itu, ada terdapat juga temuan program kegiatan di Dinas Kehutanan, dimana dalam laporan kegiatan yang dilakukan, anggaran yang dikucurkan itu sudah terpakai habis, namun kenyataannya fakta di lapangan kegiatan belum jugs selesai,” ungkap Irawadi dihadapan mitra.

Demikian hal senada juga disampaikan, Anggota Komisi II, Dali Fahrul Syarifudin, mengatakan kegiatan yang dilakukan Dinas Kehutanan tidak efektif. Berkaitan dengan pembangunan hutan rakyat diluar kawasan hutan negara, dalam penyerapan anggaran tidak maksimalRp4

kata dia, Dari total pagu anggaran kurang lebih Rp. 4 miliar, sampai Oktober 2024 baru terealisasi Rp1,5 miliar, atau masih tersisa Rp2,5 miliar untuk kurung waktu 2 bulan sebelum berakhirnya tahun 2024. Begitu juga program pembangunan teknologi hutan dan rehabilitasi lahan dari total pagu anggaran Rp2 miliar, baru terealisasi Rp1 miliar.

“Dua bulan terakhir masih sekitar Rp. 2 Miliar harus diselesaikan. Apa yang menjadi alasan tidak jalan,”ujarnya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan mengawasi semua aspirasi dari komisi, sehingga program kerja dari masing-masing OPD dapat dilakukan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan.

“Mudah-mudahan di tahun 2024 saja, tetapi kalau misalanya program itu turun, maka kita harus akan mengawasi, sehingga program yang ada pada OPD tetap terarah, dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” tandasnya.. (L04).