AMBON, LaskarMaluku.com – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Ke-4, Mokhammad Najih,di dampingi oleh Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena serta sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemerintah Kota Ambon, dan
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat ,meninjau langsung proses penyajian dan pembagian makanan bergizi gratis (MBG) kepada para siswa di sekolah SDN 61 Tanah Tinggi Ambon, Kamis (23/10/2024).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI dalam ikut serta mendukung penyelenggaraan program strategis pemerintah Pusat, agar dapat berjalan optimal sebagaimana mestinya. Diketahui program MBG ini dirancang secara nasional untuk meningkatkan gizi siswa, mendukung proses belajar yang lebih baik, dan membangun generasi yang sehat dan berdaya saing
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) dan memastikan bahwa distribusinya sesuai dengan waktu serta standar yang ditetapkan,” ujar Najih kepada wartawan usai peninjauan
Dari hasil pemantauannya, ia menilai bahwa pelaksanaan program MBG di SDN 61 Ambon telah berjalan cukup baik. Namun, ia mencatat adanya perbedaan porsi makanan antar jenjang kelas.
“Saya melihat di kelas 3 porsinya berbeda dengan kelas 4 sampai 6, di mana siswa kelas atas mendapatkan porsi yang lebih banyak. Secara umum kualitas makanan cukup baik, tapi kami masih perlu melihat proses di dapur penyelenggara, mulai dari pengolahan bahan baku, proses masak, hingga pengepakan dan distribusi,” jelasnya.
Najih menambahkan, Ombudsman RI masih terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ia menilai tantangan utama di wilayah tersebut adalah distribusi dan akses transportasi.
“Di beberapa daerah kepulauan, tantangan utamanya adalah jarak dan transportasi. Ada sekolah-sekolah yang seharusnya lebih dekat dengan lokasi penyelenggaraan, tetapi justru terlayani lebih lambat karena pembagian wilayah distribusi belum optimal. Ini yang sedang kami evaluasi agar ke depan pelaksanaannya lebih baik,” ujar Najih.
“Ombudsman RI akan terus memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di berbagai daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata,” tegasnya”
Ia juga berdialog langsung dengan siswa dan pihak sekolah untuk mendapatkan masukan terkait program ini. Salah satu siswa menyampaikan rasa senangnya karena program ini meringankan beban orang tua dan membantu mereka lebih fokus belajar di sekolah.(L06)