AMBON, LaskarMaluku.com – Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, M. Latuhamallo, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan program prioritas Wali Kota Ambon di sektor air bersih.
Program ini menggunakan dua sumber pendanaan, yaitu APBD dan DAK, dengan total pekerjaan mencakup beberapa wilayah strategis.
Hal ini disampaikan Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan kota ambon, Meli Latuihamallo kepada Media di ruang kerjanya pada, Rabu (10/12/2025).
Menurut Latuihanallo, Program air bersih tahun 2025 dilaksanakan di sejumlah titik, di antaranya dari dana alokasi Khusus (DAK) dan APBD antara lain : Untuk dana DAK yakni lokasi, kayu Putih, Kelurahan Lateri dan Desa Batu Merah Warasia dan Pekerjaan di ketiga lokasi ini telah berjalan dan sebagian sudah selesai, dan untuk dan APBD lokasinya antara lain : Benteng Karang, Halong Atas, Kawasan sekitar kantor Sinode (Jalan menuju Gunung), dan Keisha (belakang kantor Baswas)
Untuk pekerjaan APBD, pemerintah bekerja sama dengan Perumda Tirta Aponno. Program air bersih tahun ini menargetkan sekitar: 491 Sambungan Rumah (SR) untuk layanan air bersih keseluruhan, 191 SR di antaranya dibiayai dari DAK, dengan dua lokasi sudah selesai dan satu lokasi masih berproses.”jelasnya
“Satu lokasi, yaitu BTN Kebon Canggih, mengalami kendala karena sumber air belum ditemukan. Pemerintah merencanakan pencarian sumber alternatif pada tahun 2026 agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.
Tambahnya, Total nilai kontrak seluruh pekerjaan air bersih pada tahun 2025 mencapai: Rp 88 miliar (perkiraan paket kegiatan), Rp 7,35 miliar dari APBD, Rp 2,25 miliar disalurkan ke Perumda Tirtayasa, Rp 3,3 miliar digunakan untuk kegiatan fisik APBD lainnya
Beberapa jaringan air bersih, seperti yang berada di Methos, sebelumnya menggunakan tenaga surya namun sempat terbengkalai. Pemerintah kini menghubungkan jaringan tersebut ke sumber air milik PT Daya Penuh melalui jaringan pipa dari Jembatan Batu sehingga layanan kembali optimal.
“Dinas PUPR merencanakan pengembangan jaringan air bersih pada tahun 2026 di beberapa wilayah yang sangat membutuhkan, antara lain: Lateri, Wayame, dan Tirta.
Meski demikian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menetapkan prioritas berdasarkan kepadatan permukiman dan kebutuhan masyarakat.”tutupnya(L06)