Ambon, LaskarMaluku.com – Upaya penanggulangan bencana di Kota Ambon terkendala anggaran dari pemerintah pusat.

Hal membuat pemerintah Kota Ambon bersama DPRD harus mengerus APBD untuk memaksimalkan upaya mitigasi dalam hal pengurangan resiko bencana.

“Kebijakan Pempus soal alokasi anggaran bencana untuk kota Ambon, sangat kecil bahkan dipangkas lagi, sehingga Kita dipaksakan menggunakan APBD kita yang mini dengan potensi PAD yang juga minim.

Namu karena persoalan ini menjadi skala prioritas dalam belanja APBD kita, kita terus upayakan, “ujar Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, kepada wartawan di Ambon, Selasa (30/9).

Dirinya mengatakan, mitigasi yang dilakukan Pemkot Ambon dengan seluruh komponen terkait sampai ke tingkat Desa Kelurahan, hingga RT, RW masih butuh konsen. Untuk itu DPRD akan mendorong peningkatan anggaran tersebut di tahun 2026 mendatang.

“Soal penganggaran, OPD teknis butuh topangan anggaran, bagaimana kebijakan pemerintah untuk memilah anggaran yang sudah minim untuk dapat di alokasikan.

Di tahun 2025 ini anggaran untuk mitigasi bencana ada kurang lebih Rp. 3 Milyar, kedepan akan kita naikan karena kebutuhan nya yang berbeda, “pungkasnya.

Meningkatnya kebutuhan anggaran penanggulangan bencana, sejalan dengan upaya mitigasi yang terus dilakukan BPBD dengan stake holder terkait baik dalam bentuk simulasi dan sosialisasi yang kebutuhannya masih banyak. Belum lagi, kata dia,tidak meratanya pencanangan desa tangguh bencana di 50 desa dan kelurahan.

“Ditengah minimnya anggaran, tetapi skala prioritas dalam belanja APBD kita salah satunya terkait ini, untuk itu Konsen Pemkot sama dengan DPRD, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berkolaborasi, dengan harapan 6 desa yang dicanangkan sebagai desa tangguh dapat mengalir ke 50 desa secara keseluruhan, “harapnya(L06)