AMBON,LaskarMaluku.com – Gubernur Maluku mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku dari pejabat yang lama Harsono kepada pejabat yang baru Bagus Putu Santika, bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (20/10/2025).

Gubernur Hendrik mengatakan lembaga perwakilan BPKP di Provinsi Maluku telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan daerah, serta menjadi mitra pemerintah dalam memberikan sistem peringatan dini.

“Proses alih tugas dan jabatan di jajaran BPKP sebagai bagian dari pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.

Diharapkan kemitraan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Maluku dengan Perwakilan BPKP lebih dioptimalkan lagi terutama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala BPKP RI yang diwakili Deputi Bidang Investigasi BPKP, Sutrisno mengatakan BPKP hadir sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dengan memberikan masukan strategis dan membantu pengelolaan risiko pembangunan demi memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, berdampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan seluruh elemen pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMD, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya, ujarnya.

Dikatakan BPKP selalu berperan aktif dalam langkah-langkah edukatif dan preventif terhadap resiko timbulnya korupsi serta langkah represif terhadap keterjadian korupsi.

“Dalam melakukan pengawasan intern pemerintahan arah kebijakan pengawasan BPKP berfokus pada pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance sistem yang dilaksanakan meliputi agenda prioritas pengawasan (APP) yang meliputi pengawasan intern atas pelaksanaan pembangunan SDM yang berkualitas, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan ekonomi dan lainnya, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintah yang good and clean governance,” jelasnya.

Ia juga mendorong kerjasama seluruh jajaran pemerintahan di wilayah Provinsi Maluku baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, sehingga BPKP dapat melaksanakan tugas dalam melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan baik.(L06)