AMBON,  LaskarMaluku.com– Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerindra Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Costansius Kolatfeka menegaskan, bahwa keputusan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk melakukan proses peminjaman dana senilai Rp 1,5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) merupakan langkah strategis, terukur, dan sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan di Maluku. 

Kebijakan ini dinilai sesuai dengan kondisi fiskal daerah yang melemah akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Langkah berani dari gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan wakil gubernur Maluku Abdullah Vanath ini, masi menunggu persetujuan DPRD provinsi Maluku secara kelembagaan. Merujuk pada dinamika, semua fraksi-fraksi di DPRD provinsi Maluku mendukung penuh kebijakan dimaksud.

“Saya selaku kader Gerindra mengapresiasi pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD provinsi Maluku atas dukungannya kepada kepemimpinan gubernur Hendrik Lewerissa dan wakil gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam upaya permohonan peminjaman dari PT SMI, “ucap Kolatfeka, sembari meminta fraksi untuk terus mengawal permohonan peminjaman serta memberikan kontribusi pikir dalam skema pengalokasian di semua wilayah secara merata guna terwujudnya Maluku Pung Bae.

Menurut Costansius, Gubernur Maluku memiliki komitmen yang kuat dalam upaya memberantas kemiskinan di Maluku karena daerah-daerah yang dianggap atau terklasifikasi miskin ekstrim. Dan sudah sepantasnya menjadi perhatian serius dalam pengalokasian anggaran untuk mengatasinya.

Langkah ini sejalan dengan pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah pada kabupaten kota. Serta konsentrasi belanja pembangunan.

Bahwa pembangunan sentra ekonomi baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan ekonomi daerah. Kesemuanya itu, menunjukkan sebuah keberanian politik untuk memastikan pembangunan tidak terhenti hanya karena keterbatasan ruang fiskal.

Menurutnya, keputusan ini adalah bentuk keseriusan Gubernur dalam mengambil langkah cepat dan tepat demi kepentingan publik.

“Di tengah efisiensi anggaran dari pusat, langkah Gubernur adalah bukti pemimpin yang visioner dan responsif, demi mewujudkan visi misi lima tahun kedepan.dalam tema besarnya adalah Transformasi Menuju Maluku Maju Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045, Ini tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyukseskan tema pembangunan dan ini telah sahkan sebagai dokumen perencanaan daerah yang disebut dengan RPJMD. Dan ini sahkan sebagai lampiran dari sebuah produk hukum daerah yang harus di eksekusi selama lima tahun, “kata  Costansius Kolatfeka yang pernah merasakan atmosfer anggota DPRD Maluku.

Peminjaman Rp 1,5 triliun ini diyakini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas UMKM, hingga percepatan pengembangan infrastruktur.

“Tanpa dukungan tambahan ini, banyak proyek strategis hanya akan menjadi rencana di atas kertas,” jelasnya.

Pendekatan Sosial Menjawab Kebutuhan Nyata Masyarakat

Menurut Costansius Kolatfeka, kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan akses layanan dasar masyarakat di seluruh wilayah, terutama daerah kepulauan. Konektivitas wilayah pada kawasan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3 T) yang dengan kriteria seperti rendahnya pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Pengembangan kawasan strategis guna mendorong ketahanan pangan.

“Ini kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat baik pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan mobilitas,” ungkapnya.

Pendekatan Tata Kelola: Skema PT SMI Lebih Transparan dan Terukur

Pinjaman melalui PT SMI memiliki mekanisme pengawasan yang ketat sehingga penggunaannya lebih akuntabel.

“Setiap rupiah diarahkan untuk proyek nyata dan diawasi oleh pemerintah pusat. Ini memperkuat tata kelola pembangunan daerah,” tambahnya.

menekankan bahwa dana ini harus didistribusikan secara adil bagi seluruh masyarakat Maluku.

“Rp 1,5 triliun ini harus memberi manfaat untuk 11 kabupaten/kota. Keadilan dan pemerataan adalah kunci kemajuan Maluku,” tegasnya.

Ia mengajak semua komponen masyarakat untuk ikut mengawal pemanfaatan dana tersebut.

Dirinya menegaskan  pentingnya dinamika kebijakan publik yang kerap dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Bahwa kebijakan pemerintahan gubernur Murad Ismail dan Barnabas Orno adalah cerminan dan koreksi atas sebuah kebijakan yang gagal yang tak akan mungkin terulang kembali.

“Jangan samakan pemerintahan dulu dengan sekarang. Jika peminjaman ini adalah langkah terukur demi kebutuhan masyarakat, maka kita harus mendukung dan saling memberikan solusi yang tepat. 

Jika di masa lalu peminjaman dari PT SMI gagal tereksekusi untuk kepentingan rakyat, maka itu harus menjadi pembelajaran.

Kolatfeka juga menambahkan, semangat efesiensi Presiden Prabowo harus dipahami sebagai langkah tepat untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan tepat guna 

Sebagai pemerintah daerah gubernur bergerak menambah sumber anggaran untuk akselarasi pembangunan daerah yakni upaya progresif meningkatkan PAD, seleksi alot alokasi anggaran APBD 1 dan dukungan APBN serta melakukan pinjaman produktif untuk pembangunan daerah.

Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal agar peminjaman Rp 1,5 triliun ini benar-benar diakomodir dan dirasakan oleh seluruh rakyat Maluku di 11 kabupaten/kota

Pada prinsipnya sebagai masyarakat Maluku, Sekretaris Gerindra Kabupaten SBT mendukung penuh kebijakan gubernur Maluku atas permohonan peminjaman dana senilai Rp 1’5 Trilyunan dari PT SMI. 

Bagi kami adalah suatu langkah bijak ditengah kebijakan pemerintah pusat terhadap efesiensi anggaran yang berimplikasi terhadap beban pembangunan di daerah yang butuh suatu kebijakan yang menyita perhatian semua daerah sehingga ada langkah kebijakan yang menurut kami positif dan adalah strategis dan provinsi Maluku dalam posisi hari ini dengan status kondisi ekstrem dengan tingkat pengangguran yang tinggi, pendapatan asli daerah yang rendah ini memicu pemerintah daerah yang cerdas berpikir yang bijak melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi misi lima tahun kedepan dalam tema besarnya adalah Transformasi Menuju Maluku Maju Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045. (L05)