AMBON, LaskarMaluku.com – Perjuangan panjang menuju terbentuknya “Kota Kepulauan Lease” kini memasuki babak baru. Konsorsium Lease menegaskan bahwa pemekaran wilayah yang mencakup Pulau Saparua, Pulau Haruku, dan Pulau Nusalaut ini merupakan harga mati bagi masyarakat Lease di mana pun mereka berada.

Selama 16 tahun, aspirasi untuk membentuk daerah otonom baru ini terus menyala. Sekretaris Konsorsium Lease, Saleh Watiheluw, menegaskan bahwa langkah perjuangan ini akan terus berlanjut selama negara masih memberi ruang hukum melalui undang-undang pemekaran daerah.

“Perjuangan obor Lease tidak akan padam. Selama undang-undang memberi ruang, kami akan terus berjuang untuk pemekaran Kota Kepulauan Lease,” kata Ketua Konsorsium Lease, Saleh Watihelu, kepada wartawan di Ambon, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, wilayah Lease telah memenuhi seluruh kriteria untuk dimekarkan. Pilihan bentuk pemerintahan yang disepakati adalah Kota Kepulauan, dengan dukungan empat kecamatan yakni Saparua, Saparua Timur, Haruku, dan Nusalaut.

“Secara teknis dan administratif, kita sudah memenuhi sebelas syarat pemekaran. Termasuk soal kemampuan keuangan daerah yang potensinya sangat menjanjikan,” ujar Watiheluw.

Ia menambahkan, wilayah Lease memiliki potensi besar dari sumber daya alam dan manusia. Dari sektor perikanan hingga pariwisata, Lease diyakini mampu berdiri mandiri.

“Semua orang Maluku tahu, sumber daya manusia Lease tidak bisa diragukan. Dari sinilah lahir para pejuang bangsa, tokoh-tokoh yang ikut membentuk Indonesia sebagai negara kesatuan,” tegas Watiheluw yang juga Sekretaris Konsorsium Kota Kepulauan Lease.

Dukungan dari DPRD Maluku Tengah

LangkahKonsorsium Lease mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Ketua DPRD Malteng menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan persetujuan formal terhadap proses pemekaran selama seluruh persyaratan normatif terpenuhi.

“Sepanjang perjuangan ini sesuai aturan dan memenuhi syarat wilayah, kami mendukung penuh. Karena salah satu syarat utama adalah persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD Maluku Tengah secara kelembagaan,” kata Ketua DPRD Maluku Tengah.

Proses audiensi resmi dengan Bupati Maluku Tengah saat ini tengah menunggu penjadwalan. Konsorsium Lease telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi dan berharap dapat segera bertemu.

“Tinggal menunggu kesediaan waktu Bupati. Begitu jadwal ditetapkan, kami siap berdialog dan menjelaskan secara rinci urgensi pemekaran ini,” ujar Saleh Watiheluw

Roadshow ke Tiga Pulau

Sebagai bagian dari konsolidasi dukungan masyarakat, tim Konsorsium Lease tengah menyiapkan roadshow deklarasi dukungan di tiga pulau utama Nusalaut, Saparua, dan Haruku. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Kami akan meminta dukungan para raja dan masyarakat adat di tiga pulau ini. Semua akan dideklarasikan serentak sebagai bentuk tekad bersama,” jelas Watiheluw

Penuhi Syarat Calon Daerah Otonom Baru

Berdasarkan hasil kajian akademik dan sensus penduduk tahun 2013, wilayah Lease memiliki lebih dari 71 ribu penduduk, dengan potensi ekonomi dan sosial yang kuat. Kajian teknis juga menegaskan bahwa Lease telah memenuhi seluruh syarat administratif dan kewilayahan untuk diusulkan ke pemerintah pusat sebagai Calon Daerah Otonom Baru (CDOB).

Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik di daerah yang selama ini dianggap kurang terlayani.

“Tujuan utama pemekaran adalah percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lease butuh perhatian serius agar tidak terus tertinggal,” ujar Yusuf Leatemia, Ketua Bidang Dana Konsorsium Lease.

Dorongan dari Tokoh Lokal dan Nasional

Leatemia menegaskan bahwa kondisi infrastruktur di tiga pulau tersebut sudah saatnya menjadi perhatian serius pemerintah.

“Jalan-jalan di Saparua berlubang hingga masyarakat menanam pisang di tengah aspal. Ini bentuk protes karena rakyat sudah jenuh dijanji tanpa realisasi,” kata Leatemia.

Ia menambahkan, perjuangan pemekaran Lease bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk generasi mendatang. “Kalau Lease mekar, generasi berikutnya akan menikmati hasil perjuangan ini,” ujarnya menegaskan.

Secara Historis Lease Cikal Bakal Maluku dan Republik

Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Saneri Kabupaten Maluku Tengah, Abdul Halim Tuhuteru, menyoroti dimensi historis Lease yang sarat nilai perjuangan bangsa.

“Tiga pulau itu yakni Saparua, Haruku, dan Nusalaut adalah tanah kelahiran para pahlawan nasional seperti Pattimura, Martha Christina Tiahahu, Mester Latuharhary, dan AM Sangdji. Lease adalah cikal bakal berdirinya Provinsi Maluku, ” kata Tuhuteru.

Ia menilai, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus kepada Lease sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai historis dan pengorbanan rakyatnya.

“Kalau pusat ingin menghormati sejarah bangsa, lihatlah Lease. Dari sinilah lahir semangat nasionalisme yang menyatukan Indonesia,” ujar Tuhuteru.

Harapan Akhir: Lease Mekar, Maluku Bangkit

Konsorsium Lease berharap, pemerintah pusat dapat segera mengesahkan usulan pemekaran yang telah lama diperjuangkan. Dukungan dari berbagai pihak, baik di daerah maupun nasional, menjadi tanda kuat bahwa aspirasi rakyat Lease semakin tak terbendung.

“Pemekaran adalah solusi pemerataan pembangunan di Maluku. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memaknai keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah, termasuk Lease,” tutup Watiheluw. (L05)