AMBON, LaskarMaluku.com – Pemerintah Kota Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon, Kamis 17 Juli 2025.

Kegiatan ini menjadi wadah penting dalam menyinergikan kebijakan nasional inklusi keuangan dengan program strategis daerah, demi memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Rapat dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, dan dihadiri oleh perwakilan OJK, Bank Indonesia, KPPN, instansi vertikal, pelaku industri jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa visi pembangunan Kota Ambon sejalan dengan misi TPAKD, yaitu memperluas akses keuangan yang merata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tiga program prioritas yang menjadi fokus Pemkot Ambon dalam mendukung misi TPAKD:

  1. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM.
  2. Pengembangan ekonomi kreatif, termasuk program unggulan Ambon City of Music.
  3. Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan digital marketing dan konektivitas ke pasar digital.

Wali Kota juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan dan implementasi transaksi non-tunai dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Target Inklusi Keuangan Nasional: Ambon Siap Dukung RPJPN 2045

Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, selaku Pengarah TPAKD Kota Ambon, menyampaikan bahwa inklusi keuangan adalah prioritas nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan target:
91% inklusi keuangan pada 2025
93% pada 2029,98% pada 2045

Saat ini, TPAKD telah terbentuk di 552 wilayah di Indonesia, termasuk 514 kabupaten/kota. Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program, OJK bersama Bappenas mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang menilai penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan di setiap daerah.

Kinerja Ekonomi Kota Ambon Menjanjikan,Ekonomi Kota Ambon terus menunjukkan tren positif:

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,96% di tahun 2024,Meningkat 5,25% pada Triwulan I 2025,Kredit bank umum tumbuh 4,82% yoy (per Mei 2025) senilai Rp10,87 triliun,NPL terkendali di angka 2,45%, LDR sehat di 102,47%

Namun demikian, rasio kredit terhadap PDRB masih di angka 54,81%, menandakan masih banyak potensi pembiayaan yang bisa digarap, khususnya untuk sektor UMKM, ekonomi kreatif, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Dilanjutkan dengan Rapat pleno yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT., menghasilkan kesepakatan atas empat pilar program strategis:

  1. Pengembangan Ekonomi Daerah (PED)

Business matching UMKM, pelaku usaha perempuan & disabilitas

Dilanjutkan dengan Rapat pleno yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT., menghasilkan kesepakatan atas empat pilar program strategis:

  1. Pengembangan Ekonomi Daerah (PED)

Business matching UMKM, pelaku usaha perempuan & disabilitas

Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) berbasis ekonomi kreatif

  1. Perluasan Akses Keuangan

Penyaluran KUR, UMi, dan pembiayaan melawan rentenir

Perluasan jaringan agen laku pandai

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Penguatan Bank Sampah & TPS 3R

Perlindungan sosial: BPJS Ketenagakerjaan, santunan kematian, jaminan kecelakaan kerja

  1. Digitalisasi UMKM

Perluasan penggunaan QRIS di pelaku usaha lokal, termasuk komunitas Jikubata

  1. Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan

Edukasi keuangan konvensional dan syariah untuk masyarakat dan ASN

Promosi penggunaan produk keuangan dan layanan pasar modal

TPAKD juga berencana menyusun skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) berbasis subsidi bunga dari Pemkot Ambon, yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2026.

Di akhir kegiatan, Sekretaris Kota Ambon dan Kepala OJK Maluku menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ditekankan pula bahwa monitoring dan evaluasi akan dilakukan di akhir 2025 untuk mengukur capaian program.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan instansi vertikal, Ambon siap menjadi contoh kota inklusif di Kawasan Timur Indonesia dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045(L06)