TIAKUR, LaskarMaluku.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Barat Daya bersama 178 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tertunda pelantikannya menggelar aksi di halaman Kantor DPRD MBD, Rabu (1/10/2025). Mereka mengawal Ketua DPRD Kabupaten MBD menyerahkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) kepada Bupati Benyamin Thomas Noach.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut desakan agar pelantikan 178 PPPK yang tertunda segera dilaksanakan. Sebelumnya, Pemkab MBD telah melantik 1.827 PPPK dari total 2.005 orang yang lolos seleksi pada 29 September 2025.

Ketua DPRD Kabupaten MBD, Petrus A. Tunay, menegaskan pihaknya tidak bermaksud menyulitkan rakyat. “Kami menyatakan sikap mendukung penuh pelantikan, tetapi dari sisi pemerintahan administrasi kami harus menyampaikan lewat rekomendasi kepada Bupati sehingga dasar itulah pemerintahan daerah bisa segera melakukan pelantikan,” ujar Tunay saat menyerahkan dokumen rekomendasi.

Menanggapi penyerahan rekomendasi, Bupati Noach menjelaskan proses pengadaan PPPK di daerahnya. Menurutnya, kebutuhan PPPK di Kabupaten MBD sebenarnya mencapai hampir lima ribu orang, namun yang memenuhi kuota dan diterima pemerintah pusat hanya 2.005 orang.

“Negara sudah memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melantik PPPK dan DPRD sebagai legislatif menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu kami Pemda menghargai Pansus yang dibentuk oleh DPRD sehingga 178 orang tersebut belum dilantik,” kata Noach.

Bupati berjanji akan mempelajari rekomendasi Pansus secara menyeluruh. “Apapun hasil rekomendasi Pansus maka akan saya pelajari dan jika ada temuan maka akan cek secara bersama-sama ke masing-masing Kepala Sekolah, Puskesmas dan lain-lain,” tambahnya.

Salah satu peserta aksi, Markus Ismail, mengungkapkan harapannya agar pelantikan tidak berlarut-larut. “Kami sudah cukup lama di sini, di Kota Tiakur, dan sudah cukup menderita. Kami mohon supaya pelantikan ini jangan terlalu berlarut-larut sehingga kami juga bisa kembali bertemu dengan keluarga kami, istri, suami, anak-anak, dan orang tua kami,” ujar Ismail.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan GMNI yang telah memperjuangkan nasib mereka. “Kami ini adalah anak-anak Bapak, anak-anak negeri ini yang perlu diperhatikan,” pungkas Ismail sambil berharap Bupati dapat segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. (L09)