TIAKUR, LaskarMaluku.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tuankotta Tethool menyatakan keprihatinannya atas apa yang selama ini terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di Maluku, khususnya dana pembangunan di Kabupaten MBD.
Menurutnya, MBD ini adalah daerah 3T yang harus mendapat perhatian khusus namun, kami sangat prihatin karena dari triliunan rupiah dana Pemprov Maluku, sangat sedikit yang dialokasikan ke MBD, kalaupun ada, itu hanya lebih terfokus ke bidang pendidikan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di kabupaten/kota lain, terutama di Kota Ambon dan Buru.
Demikian dijelaskan Saodah Teethol saat melakukan pertemuan bersama tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD), yakni Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM.
Pertemuan bersama yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati tersebut dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Drs. Daud Reimialy dan dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool dan anggota Yan Z. Noach serta Julius Rotasouw, Rabu (30/4/2025).
Tethool mengatakan, pertemuan bersama OPD terkait ini penting sekali, agar Komisi IV DRPD Maluku dapat mendengar dan memperjuangkan persoalan pembangunan di MBD pada tingkat Provinsi Maluku nanti.
Ia merinci sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Maluku antara lain, ketersediaan tenaga pendidik dan pembangunan fisik sekolah, penyediaan makanan bergizi gratis yang hanya baru dilakukan bagi 3.500 siswa dari 25.000 siswa se-Kabupaten MBD, pelatihan dan pembangunan balai latihan kerja, persiapan pembentukan koperasi merah putih, penyediaan tenaga dokter spesialis dan sarana prasarana rumah sakit, bangunan rumah singgah pariwisata dan pelatihan tenaga terampil diving, bantuan sarana disabilitas serta pendampingan peningkatan status 14 desa persiapan ke desa definitif.
“Kami juga menyoroti soal kesehatan hingga pembangunan desa dan yang meminta untuk membahas persoalan yang selama ini ada sehingga bisa diatasi dan diselesaikan, untuk program kegiatan di 2026 nanti,” ungkapnya.
Dengan begitu, Tethool berharap Komisi IV dapat menjalankan fungsinya dengan baik, menyerap aspirasi dan memajukan Maluku dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan maupun terkait dengan persoalan masyarakat.
“Masukan yang telah disampaikan selain kesehatan, juga terkait pariwisata, tenaga kerja, sosial, pendidikan hingga pembangunan desa di Kabupaten MBD sudah kami dengar. Kami berharap, doa dan dukungan masyarakat MBD agar perjuangan yang kami emban dapat terwujud kedepan”, harapnya.
Sementara itu, mewakili Bupati MBD, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Drs. Daud Reimialy dalam arahannya mengatakan, pertemuan ini sangatlah penting dan strategis karena membicarakan berbagai persoalan yang ada di MBD dan perlu mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
“Kami sangat berharap ada sentuhan langsung Pemprov Maluku bagi masyarakat MBD, karena walaupun berbatasan langsung dengan Timor Leste tapi sudah menjadi komitmen kami bahwa NKRI harga mati”, tegasnya. (*/L02)