TIAKUR, LaskarMaluku.com – Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus L. Kilikily meluncurkan tiga strategi pembangunan daerah hasil karya reformer lokal di Pasar Ikan Tiakur, Hnyioli Lieta, SKPT Moa, Selasa (21/10/2025). Ketiga strategi tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi pemuda, penanganan anak putus sekolah, dan pengembangan pelabuhan rakyat.
Peluncuran ketiga dokumen strategi ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Daud Reimilay, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), rohaniwan, pimpinan organisasi kepemudaan, kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Tiakur, serta tamu undangan lainnya.
Strategi pertama berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Kolaborasi Menuju Beta Mandiri” disusun oleh reformer Julietty A. Frans Dokumen ini difokuskan untuk mengatasi persoalan pengangguran di daerah kepulauan. Strategi kedua, “Mengatasi Anak Putus Sekolah Melalui Kolaborasi Pentahelix (Siapa Merasa)” karya reformer Roberth Japeky, menjawab tantangan 485 anak putus sekolah tingkat SD hingga SMP di Kabupaten MBD. Adapun strategi ketiga, “Kolam Perak: Strategi Kolam Labuh Menjadi Pelabuhan Rakyat” disusun oleh reformer Semuel Rupilu sebagai solusi pelayanan transportasi laut di wilayah kepulauan.
“Pemerintah daerah mendukung penuh atas karya yang disiapkan oleh para reformer. Penulisan ini sangat membantu pemerintah daerah untuk menjawab dan menangani masalah pengangguran di daerah,” ujar Kilikily dalam sambutannya.
Wakil Bupati menyoroti urgensi penanganan anak putus sekolah sebagai prioritas pembangunan. Menurutnya, anak-anak merupakan generasi muda yang akan menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.
“Kami pemerintah daerah sangat mendukung. Bisa kita lihat anak putus sekolah di Kabupaten MBD dari SD sampai SMP ada 485 anak. Ini merupakan tantangan besar utama kita semua,” katanya.
Kilikily meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MBD serta Dinas Sosial melakukan kerja sama intensif untuk mengatasi persoalan pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya Strategi Kolam Perak mengingat karakteristik geografis MBD sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan dukungan infrastruktur pelabuhan memadai.
“Dari Strategi Kolam Perak ini dapat menjawab pelayanan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi, pada prinsipnya pemerintah daerah tetap mendukung ketiga reformer dalam penulisan ini,” pungkas Kilikily.*( Janes ).