AMBON, LaskarMaluku.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menilai dan menyoroti kebijakan pemerintah pusat (Pempus) yang memangkas dana transfer ke daerah. Kebijakan yang dibuat salah satunya menghambat kreativitas dan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program sesuai visi dan misi kepala daerah.

“Perlu diketahui, Negara ini kalau sudah potong dana transfer, lalu datang bawa proyek, bawa program. Padahal, setelah pemotongan itu, daerah kewalahan menerima kunjungan,” kata Watubun kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (13/10/2025).

Lebih lanjut, dirinya berharap pemerintah pusat lebih mendengar aspirasi dari bawah, karena semangat reformasi sejatinya mengembalikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, itu yang kita harapkan.

“Jadi Kalau kegiatan itu terus terjadi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, harapan saya,negara berpihak kepada rakyat. Maka saya berharap pemerintah pusat harus melihat ini,” tandas Watubun.

Menurut Watubun, pemotongan dana transfer sangat mengganggu pelaksanaan program di daerah. Dan tentunya kreativitas daerah untuk mengagendakan program sesuai visi misi Gubernur pasti terganggu. Karena dengan pemotongan itu, ruang gerak kepala daerah dan termasuk kepala wilayah menjadi sempit. Nah inilah yang harus di lihat.

“Sebab sebagian besar anggaran daerah kini terserap untuk pembiayaan pegawai, termasuk pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Watubun.

Lanjut Watubun, Bayangkan, pengangkatan PPPK itu semua dianggarkan melalui DAU (Dana Alokasi Umum), padahal tidak semuanya diperuntukkan ke situ. Lalu dengan apa daerah bisa membangun kreativitas.

“Jadi pemotongan dana transfer yang kemudian dialihkan ke kementerian dan lembaga pusat berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah. Jadi kalau seperti ini, maka semangat otonomi daerah kita hilang,” jelas Watubun.

Watubun menambahkanMenurutnya, kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku, ia berharap dapat menjadi momentum untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah agar bisa mendengarkan secara lansung.

“Untuk itu, harap Wapres datang dan dengar aspirasi daerah, supaya kebijakan ke depan lebih berpihak pada rakyat, agar semangat otonomi benar-benar dijaga sebagaimana yang kita harapkan,” tandas Watubun .(L04)