AMBON, LaskarMaluku.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selama lima tahun anggaran, tidak pernah memberikan dukungan dana untuk pembangunan sarana infrastruktur untuk SMA dan SMK di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Kurangnya perhatian untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten MBD itu, terungkap dari hasil reses yang dilakukan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Samora Noach SP.

Yan Samora Noach sendiri merupakan anggota Fraksi PDIP Provinsi Maluku yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Tujuh (7) yang meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten MBD.

Menurutnya dari hasil reses di tiga Kecamatan di MBD, terungkap kalau SMA Negeri 9 di Moa, ibukota MBD dan  SMK Negeri 6 tidak dilengkapi sarana pendukung berupa ruang praktek dan laboratorium. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap masa depan pendidikan anak-anak di Kabupaten MBD.

Dikatakan, Kabupeten MBD berada pada daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Internet dan komputer harus menumpang di sekolah lain, MCK dan gedung guru sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah Provinsi,”sesalnya.

Dirinya mencontohkan, di SMK Negeri 6 tidak ada peralatan praktek, tiga jurusan; jurusan perikanan, jurusan pertanian agrobisnis dan jurusan kesehatan. “SMK ini tidak didukung dengan sarana pendukung, yang pasti anak-anak kita tertinggal dalam segala hal,”ungkap Yan Samora Noach kepada LaskarMaluku.com di gedung DPRD Maluku Selasa (07/01/2025) siang.

Menurut Samora, dirinya tidak membayangkan bagaimana sekolah menengah kejuaraan (SMK) didirikan tanpa ada perhatian khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Ini sama artinya dengan mendirikan sekolah umum. Padahal sekolah kejuruan semestinya didukung dengan sarana-saran penunjang untuk bagaimana meningkatkan ketrampilan khusus.

“Ketrampilan khusus dimaksud untuk mempersiapkan peserta didik ketika mereka lulus dapat mengisi dunia kerja dan dunia industri kita. Artinya mereka dapat mengisi lowongan kerja guna mengurangi angka pengangguran di Provinsi Maluku umumnya dan khususnya di kabupaten MBD,”urainya.

Lantaran itu, Noach meminta adanya perhatian dari pemerintah provinsi Maluku khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, sebab dua sekolah ini sudah sekian lama tidak mendapat sentuhan samasekali.

“Untuk pembangunan sekolah ini, para orang tua dan Komite harus berkorban dengan dana sendiri (swadaya) masyarakat bangun infrastruktur, apalagi ketika terkena bencana tahun 2019 silam, ” Kata Yan Samora.

Sementara Kabid SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang dikonfirmasi tidak berada ditempat.

Meski demikian, anggota komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Samora Noach SP berharap harus ada sentuhan dari pemerintah provinsi Maluku, sebab kalau hanya mengandalkan APBD MBD saja tidak cukup untuk menangani berbagai kendala yang dihadapi karena jarak antara pulau. (L05)