AMBON, LaskarMaluku.com— DPRD Provinsi Maluku bersama Komandan Pangkalan Udara (Danlanut) Angkatan Udara (AU) Pattimura Ambon, membahas penyelesaian lahan yang di klaim warga masyrakat adat setempat, tepatnya di Nusaniwe Kota Ambon- Maluku.
Proyek serategis Nasional yang di programkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan yang menjadi pembangunan Obyek vital yang dibangun untuk menjamin keamanan negara itu di tolak warga. Untuk DPRD Maluku mengambil langka dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk dibahas secara bersama.
Pembahasan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan komisi I DPRD Maluku. Rapat dipimpin Wakil ketua DPRD Maluku, Abdul Azis Sangkala, yang berlansung dilantai 2 ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (21/8/2025).
Dalam rapat tersebut, masyarakat Adat Nusaniwe telah menyampaikan protes dan menolak untuk tidak melakukan aktifitas di lahan yang menjadi hak milik mereka, yang direncanakan untuk membangun proyek serategis oleh Danlanut AU Pattimura Ambon melalui Kementerian Pertahanan-RI.
Turut hadir dalam Rapat, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, Danlanut Pattimura Aambon, Raja Negeri Nigeri Nusaniwe, masyarakat Lembaga Adat Nusaniwe dan Dinas Kehutanaan Provinsi Maluku serta Balai Kehutanan Pengawasan Hutan Lindung (BKPHL).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Azis Sangkala, mengatakan kita sudah ada kesepakatan tadi dengan semua pihak bahwa Wali Kota akan mengambil alih mediasi bersama masyarakat, agar secepatnya proyek untuk memastikan keamanan negara khususnya pembangunan peradak Maluku bisa terlaksana.
“Insya Allah hak-hak masyarakat adat tetap menjadi prioritas utama pemerintah dan wakil rakyat,” singkat Sangkala, kepada wartawan, usai pimpin rapat bersama Danlanut Pattimura Ambon.
Dikesempatan yang ssma, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimema
Mengemukakan, saya kira ada tanggung jawab pemerintah kota sebagai pihak yang bisa memediasi proses ini.
“Saya sampaikan tadi bahwa kepentingan negara itu harus diutamakan apalagi ini soal obyek vital yang dibangun di sana untuk menjamin keamanan negara.
Tapi di satu sisi yang lain kita juga tetap menghargai hak-hak masyarakat,” ujar Wattimena.
Menurut Wattimena, Karena itu dalam upaya itu nanti pemerintah kota akan memediasi.
Pertama dulu dengan antara pemerintah negeri Nusaniwe dengan masyarakatnya. Kita akan mediasi di situ.
Dikatakan, Kalau kita sudah satu suara, apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Pertahanan jika ingin membangun, setelah itu, baru kita komunikasikan dengan TNI AU, yang sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertahanan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat.
“Saya rasa kita cari titik temunya di situ. Tidak bisa satu pihak mempertahankan, lagi masyarakat menolak tidak boleh. Kita harus bicara baik-baik,” tegas Wattimena.
Semetara itu, Komandan Pangkalan Udara (Danlanut) Angkatan Udara (AU) Pattimura Ambon, Sugeng, S, menjelaskan
Kami ingin program strategis nasional ini dapat dibangun di wilayah negeri Nusantara Bangsa.
“Tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, lingkungan alam, terutama di bekas hutan, kemudian kondisi hewan-hewan tidak merusak kehidupan flora maupun fauna,” ujar Danlantamal.
Lebih lenjut, kata Danlantamal, Kemudian kita juga mengharapkan setelah adanya pembuatan satelit ini membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya untuk menumbuhkan perekonomian.
“Kemajuan infrastruktur, mungkin fasilitas-fasilitas yang berguna bagi masyarakat bisa dapat dinikmati dengan luas oleh masyarakat sekitarnya,” pungkasnya. (L04).
