AMBON, LaskarMaluku.com –– DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi III DPRD Maluku dan Panca Karya menggelar rapat koordinasi, guna membahas seputar terkait dengan pembukaan jalur pelayaran baru yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh KM Ferry dalam melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Rovik Akbar Avifudin, kepada wartawan usai melakukan rapat diruang Kokidi III, Rabu (22/01/2025).

Menurutnya, pelayaran baru, ada lima jalur yang diusulkan, dengan dua jalur tambahan, yang sudah disampaikan kepada ASDP dan Dinas Perhubungan. Nah jalur-jalur ini akan disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui tender yang diikuti oleh Perusahaan Daerah, ASDP, Panca Karya, dan termasuk perusahaan pelayaran swasta, ini yang kita bahas bersama.

“Jadi soal kesiapan kapal untuk melayani jalur baru tersebut. Saat ini, ada sepuluh kapal, namun satu kapal telah dikembalikan ke Lelemuku, sehingga tersisa 9 kapal,” ujar politisi senior PPP ini.

Rovik juga menjelaskan, dari jumlah tersebut, delapan kapal sedang beroperasi, dan lima kapal mendapatkan subsidi dan tiga kapal beroperasi secara komersial,

“Sementara, pembahasan menyangkut dengan subsidi dan doking kapal juga menjadi salah satu topik utama, di mana doking kapal menjadi syarat untuk berlayar di jalur-jalur tersebut,” tandas Afifudin.

Dikatakan, meskipun doking kapal biasanya mendapat subsidi dari pemerintah, ada perbedaan antara perhitungan Pemerintah dan realitas di lapangan yang perlu diselesaikan oleh perusahaan.

Sebagai tambahan, usulan dari kabupaten mengenai KM Tanjung Sole yang diharapkan dapat mengisi kekosongan lintasan Loliama juga sedang dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

“Untuk itu, proses pengajuan jalur baru dimulai dari Kabupaten, diteruskan ke Provinsi, dan akhirnya ke Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Afifudin juga mengatakan, meskipun beberapa dermaga sedang dibangun, dermaga yang sudah ada akan digunakan untuk mendukung jalur-jalur baru tersebut.

Menurutnya, jika ada kebutuhan tambahan dermaga, usulan akan diajukan untuk pembangunan lebih lanjut.

“Jadi saat ini, Pemerintah Daerah dan Pusat terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran operasional jalur pelayaran baru ini demi meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas bagi masyarakat di Maluku, inilah yang menjadi target pemerintah,” tandas Afifudin. (L04).