AMBON, LaskarMaluku.com – Untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku, Komisi II DPRD Maluku berkomitmen untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)-RI terkait dengan pembagian hasil perikanan di Maluku, yang selama ini Maluku hanya mendapat 50 persen atau Rp 1,3 Triliun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, mengatakan hasil rapat Komisi II tadi terkait dengan hasil kajian tentang kebocoran-kebocoran penangkapan ikan di tiga WBP di pesona tiga.

“Itu dari konsorsium Pemuda Seram itu sehingga kita minta supaya data itu disoundingkan lagi dengan data dari dinas kelautan dan perikanan provinsi Maluku sehingga kita bisa mendapat data yang valid,” ujar Laipeny, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (26/5/2025, usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku dan Konsorsium Pemuda Seram (KPS) Maluku.

Menurut Laipeny, dengan kajian mereka sekarang, semua stakeholder sudah mulai resah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Dan tentang dana bagi hasil yang datang dari Jakarta terhadap lautan yang begini luas, hasil yang begini melimpah tetapi kita orang Maluku masih tetap dibawah garis kemiskinan.

“Sehingga pada hari ini Konsorsium Pemuda Seram datang bertemu Komisi II, dengan mengagendakan rapat dengar pendapat sekaligus dengan Dinas Perikanan sehingga data itu valid untuk kita sama-sama berjuang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkap politisi Gerindra ini.

Laipany menambahkan, tujuan kita kan sama dengan pak Gubernur bahwa Hilirisasi Sektor Perikananan sangat penting. Karena selama inikan kita kan tergantung dengan transfer dari pusat.

Leipany juga mengatakan, bgitu transfernya cuman 50 persen yang datang dari tiga triliun lebih dan cuman 1, 3 triliun. Otomatiskan kita mengab-mengabdi, kaya orang yang betul-betul terasa dampaknya sangat besar terhadap proses pengiriman anggaran tersebut.

“Jadi sehingga mau dan tidak mau kita juga harus bereaksi terhadap dana dana bagi hasil kita di sektor perikanan misalnya yang begitu besar. Kita penjuman terbesar di sektor kelautan perikanan tapi kita tidak dapat apa-apa dari itu, kita sangat miskin,” pungkasnya.

Menurutnya, hal itu, sehingga kita mengajak semua elemen masyarakat untuk mari kita perduli, kita harus buka mata, kita harus sadar, bahwa lautan yang begini megah, lautan yang begini hebat tapi kita tidak menerima hasil apa-apa.

“Untuk itu, kita harus satu suara, kita harus mendukung pak gubernur dalam program hilirisasi sektor perikanan,” (L04).