AMBON, LaskarMaluku.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menerima Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Provinsi Lampung dalam hal ini Komisi III, dalam rangka melihat potensi sumber daya laut untuk menutup defisit anggaran.

Kunjungan tersebut diterima Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Asis Sangkala didampingi anggota DPRD Maluku lainnya.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdul Asis Sangkala mengatakan, kunjungam DPRD Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja, dan kita dengar bersama motivasi yang luar biasa. Lampung dalam rangka untuk berupaya menutup defisit anggaran dengan melihat potensi sumber daya laut dan provinsi yang memiliki luas wilayah yang sangat besar yaitu provinsi Maluku dimana 92% lebih wilayahnya adalah laut

“Dengan harapan mereka mungkin bisa mendapatkan berbagai macam informasi dan regulasi daerah untuk pengelolaan laut Namun fakta dan kenyataannya kita sudah tahu bersama,” ujar Sangkala, kepada Pers dikantor DPRD Maluku, usai terima Kunker DPRD Lampung, Rabu (25/6/2025).

Menurutnya, masyarakat Maluku juga hari ini tahu bahwa regulasi undang-undang dan juga ada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemudian menyebabkan provinsi dan hampir semua kabupaten kota di Maluku tidak berdaya dengan laut yang kita miliki untuk meningkatkan PAD.

“Untuk itu ini perjuangan masih harus kita lakukan, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang kemudian 80% sumber daya atau pendapatan hasil lautnya bagi hasilnya dibagi ke seluruh provinsi seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Lanjut Sangkala, Provinsi Maluku dan kabupaten kota di Maluku yang daerah penghasil ikan ini sangat masih miris pendapatannya jauh di bawah standar. Untuk itu kami tidak bisa berbagi banyak informasi.

“Cuma mungkin dengan pengalaman ini bisa juga Lampung dan daerah-daerah lain. Kita juga berjuang untuk mendapatkan hak kita di daerah melalui bagaimana regulasi ini bisa kita perbaiki,” ujarnya.

Ketua DPD PKS Maluku ini menambahkan, dan tentunya lewat Gubernur dan pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kedepan bisa lebih baik.

“Jadi masih harus diperjuangkan lagi soalnya laut belum memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk peningkatan PAD di daerah provinsi kepulauan,” tandas Sangkala. (L04).