AMBON, LaskarMaluku.com – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Koalisi Confessions Merah Putih (KCMP) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (21/5).

Dalm aksinya.mereka secara tegas meminta DPRD Maluku untuk segera melakukan pengusutan terhadap proyek mangkrak yang dikerjakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku di Kabupaten Buru.

Hal itu KCMP mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana negara, baik dari APBN maupun APBD Provinsi. Mereka menilai, proyek infrastruktur yang dikerjakan sejak 2023 tersebut terkesan dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan.

Koordinator aksi, Alwi Rumadan, menyebutkan sejumlah proyek seperti pembangunan jalan dan jembatan di ruas Aletrase-Mokodad dan Alwi Mako-Modan, yang ditangani oleh PT Tarawesi Arta Megah dan PT Wimala Nusantara Jaya, diduga sarat penyimpangan.

“Proyek ini dimulai sejak tahun 2023. Sampai hari ini belum juga selesai, padahal anggarannya sangat besar. Kami menduga ada indikasi korupsi yang menyebabkan proyek ini mangkrak,” kata Rumadan dalam orasinya.

Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 47 miliar pada tahun 2023 dan Rp 50 miliar di tahun 2024, dengan total panjang jalan sekitar 25 kilometer. Namun, progres pekerjaan di lapangan dinilai tidak sesuai target.

KCMP menuntut Komisi III DPRD Maluku segera memanggil BPJN Wilayah Maluku dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut untuk dilakukan rapat dengar pendapat. KCMP mengklaim memiliki bukti kuat berupa data anggaran dan hasil investigasi lapangan.

Selain itu mereka juga meminta dan mendesak DPRD, KCMP juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku mempercepat proses penyelidikan. Mereka berharap aparat segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara bernilai miliaran rupiah.

“Kami siap menyampaikan seluruh data yang kami miliki kepada DPRD dan aparat penegak hukum. Ini bentuk tanggung jawab moral kami terhadap penggunaan anggaran negara,” tandasnya. (L04).