AMBON, LaskarMaluku.com – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Syamsul Nandar Joisangadji, menyatakan, pihaknya akan segera mengirim tim Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) guna melihat kondisi SMK Negeri 6 dan SMA Negeri 9 MBD.

Pengakuan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku ini setelah menyikapi kurangnya perhatian dinas terhadap kedua sekolah itu. Menyusul pernyataan dari anggota Komisi IV DPRD provinsi Maluku, Yan Samora Noach SP jika SMA Negeri 9 dan SMK N 6 MBD tidak mendapat dukungan dan perhatian dari dinas yang pernah dikendalikan Insun Sangadji.

Dirinya berjanji akan mengirim tim untuk melakukan pengecekan kondisi terakhir di lapangan, karena terkait dengan pelaksanaan perbaikan maupun rehab, baik ringan dan berat Itu tergantung dari masing-masing satuan pendidikan apakah dia menginput kondisi sarana prasarana kekurangan dan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing dia masukkan ke Dipodiknya atau tidak.

“Kita akan lihat kebutuhannya, kalau memang menjadi prioritas untuk kita perjuangkan baik di Kementerian maupun lewat APBD provinsi, kita akan lakukan,”kata Joisangdji, kepada awak media di SMA Siwalima Ambon, Rabu (08/01/25) siang, disela-sela kunjungan kerjanya bersama Sekretaris komisi IV DPRD Provinsi, Welem Daniel Kurnala.

Masih terkait dengan SMA Negeri 9 dan SMK Negeri 6 MBD, menurut Yan Samora, diketahuinya kondisi riil kedua sarana pendidikan itu, terabaikan selama kurang lebih lima tahun ketika dirinya melakukan reses ke dapilnya pada pertengahan Desember 2024.

Kendati begitu, minimnya informasi dimaksud, dimungkinkan  karena sistem faktor pelaporan dari kepala sekolah (Kepsek) dan tim operator dapodik dari kedua sekolah dimaksud yang kurang memberikan update kondisi kekinian yang dihadapi.

“Kuncinya ada pada satuan pendidikan masing-masing apakah dia menyampaikan kondisi riil, kondisi kebutuhannya seperti apa, kalau dia sampaikan pihak provinsi akan melakukan verifikasi lewat sistem, jadi intinya para kepsek dan operator dapodiknya dia menginformasikan ke sistem dapodik kondisi sekolahnya seperti apa masalahnya, “jelas Joisangdji.

“Apabila sistem pelaporan tercover pada sistem yang pasti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melakukan verifikasi mana yang menjadi prioritas bersama dengan kementerian untuk ditangani bersama, “kata Joisangdji.

Hanya saja, untuk tahun anggaran 2025, tidak lagi memberikan ruang untuk dibantu, tetapi diupayakan pada perubahan anggaran 2026.

Kunjungan kerja yang dilakukan wakil rakyat itu, guna melihat dari dekat sampai sejauh mana manajemen pengelolaan SMA Siwalima. Apalagi kunjungan itu dilakukan atas dasar informasi dari orang tua murid kalau terjadi kondisi abnormal selama proses pengelolaan dibawah kendali pemerintahan Murad Ismail.

Berbagai pihak menghendaki agar manajemen SMA Siwalima harus dikembalikan saat era Gubernur Karel Albert Ralahalu. Dan hal itu diaminkan oleh PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku saat ini. (LO5)