AMBON,LaskarMaluku.com – Komisi III Dprd Kota Ambon, menggelar Rapat bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dalam rapat awal Komisi III meminta penjelasan Dinas Perhubungan terkait realisasi PAD di Dinas tersebut.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Ambon Rabu (25/6) ini, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Harry Putra Far- Far didampingi Wakil Ketua Gunawan Mochtar dan anggota Komisi serta di hadiri Kadis Perhubungan Kota Ambon Yan Suitela.
Komisi III DPRD Kota Ambon meminta paparan pertanggung jawaban kinerja tiap OPD pengumpulan.
Ketua Komisi III, Harry Putra Far- Far, kepada wartawan usai rapat mengatakan, dari pengawasan yang dilakukan DPRD , ada capaian positif yang di torehkan Dishub Kota Ambon.
Capaian tersebut berupa tiga Item retribusi yang terealisasi melebihi target yang di tetapkan.
“Dalam hasil rapat itu disampaikan bahwa di Dinas Perhubungan ini ada tiga item retribusi dan berdasarkan data faktual untuk akhir triwulan III itu sudah di angka 53 persen rata-rata untuk ketiga item retribusi di antaranya parkir dan sewa Barang Milik Daerah (BMD), “jelas Far Far.
Politisi partai perindo memberi apresiasi kepada Dishub yang menunjukan kemajuan dari segi penghasil PAD.
Disamping itu, ada komitmen yang dibangun Kadis untuk mencapai target PAD di akhir tahun anggaran.
“Kita mengapresiasi karena ada kerja-kerja ekstra yang dilakukan oleh Dinas, dalam rangka menagih apa yang menjadi kewajiban dari pihak ketiga yang dulu masuk dalam piutang.
Pak Kadis optimis bahwa nantinya di akhir tahun itu bisa terealisasi sesuai target, dan kita akan terus kawal bahkan kita dorong supaya bisa capai bahkan melebihi target, “tandasnya.
Tak hanya soal retribusi dan capaian PAD, Komisi III berharap Dishub juga memfokuskan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya infrastruktur pendukung di terminal.
“Ada beberapa catatan penting bagi kami yaitu, kedepan sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon, kita dorong supaya seluruh infrastruktur pendukung di terminal itu bisa difasilitasi oleh pemerintah kota,” tutupnya. (L06)