AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku secara tegas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dilingkup provinsi Maluku untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2026.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III  DPRD Maluku Alhidayat Wajo, saat memimpin rapat perdana bersama mitra terkait sebagai ketua Komisi III yang baru, sekaligus silaturahmi dan pemantapan koordinasi. Rapat digelar di lantai 2 ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Karang panjang Ambon, Selasa (18/11/2025).

Rapat tersebut diawali dengan membacakan daftar hadir mitra kerja guna memastikan kehadiran mereka. Meski demikian diketahui ada sejumlah OPD dari instansi terkait tidak menghadiri rapat tersebut, Namun rapat tetap berjalan sebagaimana dengan agenda yang sudah ditetapkan.

“Jadi rapat hari ini, kami sudah minta dari rekan-rekan anggota, kita akan melakukan rapat evaluasi penggunaan anggaran dan realisasi anggaran khusus OPD sebagai mitra Komisi III setiap tiga bulan sekali,” ujar Wajo.

Menurut Wajo, pihaknya ingin realisasi anggaran triwulan, bukan seper empat bulan, agar pengawasannya lebih maksimal lagi. “Bahwa Komisi III akan menentukan jadwal resmi evaluasi, dan hal ini mewajibkan semua OPD harus hadir untuk melaporkan progres realisasi anggaran secara rinci kepada komisi,”tegasnya.

Menurutnya lagi, pengawasan ini penting karena banyak pekerjaan teknis Komisi III yang berhubungan langsung dengan kebutuhan di lapangan. “Dan nanti akan disepakati tanggalnya, kemudian para pimpinan OPD akan kita diundang untuk melaporkan sejauh mana realisasi anggaran berjalan,” ungkapnya.

Selanjutnya, rapat juga direncanakan pada pekan depan, guna menhvaluasi anggaran, terkait potensi peningkatan PAD sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman anggota komisi III lainya, bahwa  perlunya memperbesar target PAD tahun 2026.

“Untuk target PAD tahun 2026 harus besar, maka akan dijadwalkan rapat khusus bersama OPD dan BUMD untuk sampaikan progres anggarannya,” tandas Wajo.

Politisi Fraksi PDIP ini juga, mengingatkan bahwa pendekatan bisnis harus menjadi pijakan utama bagi BUMD untuk meningkatkan pemasukan terhadap daerah, sebab pemangkasan anggaran di tahun 2026 tidak dapat dihindari sehingga seluruh OPD dan BUMD harus bekerja lebih produktif dan inovatif, itu yang perlu kami tegaskan.

“Kalau kita bicara bisnis dengan pemangkasan anggaran yang tidak bisa dihindari, maka target PAD wajib digenjot dan harus dipastikan kontribusi PAD Ke daerah itu meningkat,” tegasnya.

Wajo menegaskan bahwa rapat lanjutan pada esok hari semua OPD yang menjadi mitra komisi III wajib hadir tanpa ada keterwakilan. Secar khusus kami minta kehadiran Kepala BPJN Maluku yang dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan pembahasan infrastruktur.

“Untuk itu, saya pertegas, besok seluruh mitra hadir dan tidak diwakili, terutama Kepala BPJN, dan  Kehadirannya penting membahas terkait anggaran 2026. Sekali lagi saya minta dalam pembahasan berikutnya kepala BPJN Maluku harus hadir,”. tegasnya. (L04)