AMBON LaskarMaluku.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi, Welem Daniel Kurnala menegaskan, kalau pihaknya kian intensif memberikan atensi terhadap setiap informasi yang masuk, jika itu terkait dengan hak-hak nakes dan TPP para tenaga kesehatan.

Pernyataan itu dikemukakan, Sekretaris komisi IV, setelah menyikapi kurangnya perhatian pihak menejemen RSUD dr Haulussy Ambon, dalam membayar hak-hak tenaga dokter dan TPP nakes.

Informasi yang dihimpun, TPP belum dibayarkan selama dua bulan dan kurangnya perhatian manajemen dalam mengelola sistem penginputan data bagi para nakes yang belum begitu terakurasi. Kondisi ini yang menjadi problem yang mesti ditangani segera untuk memperbaiki sistem.

Meski disadari bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pelayanan kesehatan masyarakat kian membaik. Tetapi disisi lain, tata kelola keuangan pada rumah sakit milik pemerintah daerah ini, harus dan patut dibenahi, lantaran hal ihwal menyangkut pembayaran hak- hak tenaga kesehatan utamanya tenaga dokter yang ditempatkan belum lagi honor mereka kadang diabaikan oleh para juru bayar. 

“Saya berpikir bahwa ini sudah selesai tapi ternyata masih juga ada keluhan seperti itu, maka saya berharap bahwa Direktur rumah sakit harus lebih intensif untuk melihat persoalan ini’ jangan menganggap bahwa persoalan ini sepele tapi ini menyangkut kesejahteraan dari tenaga dokter dan nakes lainnya,” tegas Kurnala seraya mengingatkan Direktur dan pihak manajemen untuk pro aktif dalam melihat dan menjembati setiap persoalan.

“Mereka bisa bekerja baik kalau ini tidak bisa diperhatikan; gaji misalnya dan atau honor petugas misalnya tidak diperhatikan; TPPnya juga tidak bisa diakomodir dengan baik, !” Saya berharap agar Direktur segera mengambil langkah cepat, “pinta wakil rakyat dari dapil 6 ini, kepada awak media di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Selasa (07/1/25) siang.

Menurut Welem Kurnala, apabila kendala pembayaran itu terdapat pada BPJS dan atau pihak Keuangan daerah Setda Provinsi Maluku, maka pihaknya akan melakukan pengecekan dan bila perlu Komisi segera memanggil Dinas Kesehatan, Biro Keuangan Setda Maluku dan BPJS untuk menanyakan masalah keterlambatan hak nakes dan TPPnya mereka.

“Saya akan telepon dengan Kadis, Direktur saya akan pertanyakan. Jadi setelah saya mendapatkan jawaban dari ibu Direktur RSUD dr Haulussy dan Kadis Kesehatan pokok persoalannya duduk dimana, saya akan panggil termasuk pihak BPJS dan kita akan turun on the spot. kita tidak main-main, “ingat Kurnala.

Sekretaris Komisi IV ini kembali mengingat kalau kondisi ini sebelumnya telah ia pertanyakan dalam  pertemuan bersama dengan pihak menejemen di aula lantai dua RSUD dr Haulussy Ambon pada tanggal 20 November 2024 lalu. Disitu mereka menyanggupi untuk segera memperbaiki sistem manejemen terakurasi. Toh tapi Masih saja ada informasi yang diperoleh kalau TPP dan hak dokter belum terealisasi dengan baik.

“Ini tentu menjadi perhatian serius kami komisi IV, “ingatnya lagi.

Pertemuan Jumat 20 November 2024 itu’ ikut dihadiri oleh, dr. Yan Aslian Noor, MPH, selaku PLT Kadis Kesehatan Provinsi Maluku,

PLT Direktur RSUD Haulussy, dr Novita Elevia Nikijuluw bersama pihak manajemen pada rumah sakit type B ini.

Sebelum rapat terbatas itu digelar, Welem Kurnala meninjau sejumlah ruang pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah provinsi Maluku ini.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) enam (6) Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini, ikut ditemani PLT Kadis Kesehatan dan PLT Direktur RSUD Haulussy serta sejumlah dokter sebagai penanggung jawab bidang.

Perbaikan Manajemen rumah sakit rujukan ini, belum sepenuhnya pulih, lantaran sang direktur masih fokus pada pembayaran hutang pihak ketiga. Hutang yang ditinggalkan Direktur Nazaruddin yang dilengserkan oleh para bawahannya yang tidak puas dengan kepempimpinan bermental korupsi. 

Lagian kondisi aksi itu ditunjukkan lantaran hak nakes senilai kurang lebih Rp 35 M diduga diselewengkan oleh Nasaruddin. 

Nasruddin merupakan orang kepercayaan Murad Ismail Mantan Gubernur Maluku satu periode yang ditumbangkan dalam pilkada serentak 27 November 2024 lalu.

Kondisi belum pulihnya Manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi Maluku ini maka dalam waktu dekat komisi IV DPRD Provinsi Maluku akan kembali melakukan kunjungan perdana di awal tahun 2025.

 “Jadi akan dibenahi untuk soal manajemennya ini akan kita duduk bersama bagaimana manajemennya untuk pengelolaan rumah sakit umum daerah Haulussy dan akhir tahun 2025 baru kita akan duduk bersama untuk bisa membicarakan soal rumah sakit RSUD, ” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ibu Saoda Tethool, SH kepada LaskarMaluku.com, di gedung parlemen Karpan – Ambon Provinsi Maluku sebelumnya.

Dia mengakui fokus pihaknya ke rumah sakit ini menjadi agenda terpenting untuk bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat Maluku terhadap pola penanganan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Alat kelengkapan baru duduk kami juga belum on the spot ke rumah sakit RSUD sehingga persoalan yang ada pada RSUD Haulussy itu, belum bisa mendalaminya, kami harus mendalami dulu setiap persoalan yang ada di RSD Haulussy karena persoalan di rumah sakit RSD Haulussy ini sangat krusial, banyak persoalannya terkait dengan obat-obatannya terkait dengan pelayanannya, “Ungkap Saoda Tethool SH.

Kendati begitu, Tethool akui kalau kondisi yang diperlihatkan manajemen kian membaik tetapi diperlukan sebuah data otentik mengenai jasa pelayanan disana.

“Saat ini sudah mulai membaik tetapi persoalannya pada akhirnya hari ini ada soal obat-obatan kenapa ? “ada perbaikan perbaikan yang dilakukan oleh direktur sudah mulai membenahi dan rumah sakit hari ini yang awalnya dulu itu rumah sakit sungguh luar biasa dia punya pasien tetapi di tahun-tahun kemarin,  hari ini yang kemarin itu lurus dia punya pasiennya sampai pada 10 orang pasien, 6 orang pasien… hari ini sudah bisa di atas 40 orang;  berarti sudah ada peningkatan dari sisi pelayanan, “ujar wakil rakyat dari dapil 6 ini.

Meski begitu, dirinya berharap semua komponen pendukung harus bisa melakukan manajemen yang baik agar masyarakat bisa datang berobat di rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi Maluku ini. Sembari berharap diawal tahun 2025, komisi akan melakukan kunjungan kerja dalam waktu dekat. (LO5)