JAKARTA, LaskarMaluku.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Maluku menyambangi DPRD Provinsi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta.
Lawatan kerja Tim Pansus LKPJ DRPD Provinsi Maluku ke DPRD Provinsi DKI Jakarta itu, mendapat sambutan hangat dari pimpinan DPRD setempat.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, DPRD provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja Pansus dan diterima oleh Bapak Wibi Andrino, salah satu wakil ketua DPRD DKI Jakarta,
Tim pansus LKPJ Provinsi Maluku ini, dalam kunjungan kerja ini, ikut didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin; (fraksi Nasdem), dan Wakil Ketua II , Johan Lewerissa; (Fraksi Gerakan Indonesia Raya Gerindra), serta Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu.
Kunjungan kerja itu dimaksudkan dalam upaya pembobotan terhadap proses penyusunan dan pembahasan LKPJ yang di DKI Jakarta telah lebih dahulu rampung.
Fauzan Rahawarin mengemukakan, LKPJ tidak hanya menjabarkan soal capaian kinerja pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dari segi hukum, politik, serta rancangan kebijakan keuangan daerah.
“LKPJ menjadi fokus penting dalam fungsi pengawasan DPRD, apalagi saat ini kita berada di masa transisi pemerintahan. Laporan ini adalah cerminan dari pemerintahan sebelumnya, yang tentu harus kita evaluasi dengan cermat untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap konsisten dan berpihak kepada rakyat,” ujar Fauzan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif serta memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD Maluku, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembahasan LKPJ, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan transparan.
Kendati begitu, fokus pansus menurut Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu,
adalah mengukur kinerja Pemerintah daerah/organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kerangka indikator kinerja Utama dan implikasinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. (L05)