AMBON, LaskarMaluku.com – Provinsi Maluku dalam sejarah perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia disebutkan sangat jelas bahwa, negeri para raja-raja ini termasuk provinsi kedelapan yang ikut memberikan kemerdekaan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun dari perjalanannya seakan masyarakat Maluku dilupakan dari banyak hal.

Provinsi Maluku diibaratkan sama seperti kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Daerah 3T merupakan wilayah di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.
Ciri-ciri daerah 3T:
Memiliki kualitas pembangunan yang rendah
Memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang
Berada di wilayah terpencil, terdepan, atau berbatasan dengan negara lain
Memiliki akses transportasi yang sulit. Namun yang dialami masyarakat Maluku selama tiga pemerintah presiden berbeda, rentang 20 tahun terakhir, provinsi Maluku “TERLUPAKAN”

Pembicaraan ini kian menguat ketika pertemuan enam dari delapan perwakilan rakyat Maluku di Senayan bertemu dengan wakil rakyat Maluku digedung Senayan Karang Panjang Ambon Senin (14/04/25)

Pertemuan ketiga antara anggota DPD RI dan DPRD Provinsi Maluku ini berjalan cukup terbuka untuk mendengarkan keluhan masyarakat Maluku dari perwakilan rakyat yang duduk diskusi dan berbicara lantang. Kesemuanya itu, demi kepentingan Aspira masyarakat Maluku.

Pertemuan DPD, DPR RI dan DPRD provinsi Maluku ini sudah tiga kali terlaksana, strategi jitu apa yang akan diperbuat untuk meyakinkan pemerintah pusat untuk tidak melupakan pembangunan di provinsi Maluku.

Jika bicara soal perjuangan semua provinsi berjuang ke Jakarta untuk penambahan anggaran, tapi dengan postur anggaran kita yang sudah begini (efisiensi anggaran. red) sudah tidak bisa lagi di utak atik. Sementara kita ingin upaya untuk pendapatan negara bisa bertambah tapi dengan situasi eksternalitas karena pengaruh ekonomi geopolitik global paska internal secara domestik, tentu tidak mudah ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi secara signifikan, yang kedua pendapatan negara yang kita harapkan sampai dengan bulan ke tiga ini saja, sudah defisit di atas Rp 150 triliun, ini baru masuk bulan ke tiga, kita sudah akses dana pinjaman utang senilai kurang lebih Rp 250 triliun.

“Jadi bisa dibayangkan situasi negara saat-saat ini tentu tidak mudah, tapi saya percaya bahwa dengan bekerja sama, bersinergi kemudian kita saling memberikan dukungan dan mencari solusi data-data kita harus dibereskan. Ini paling penting kalau kita berbicara apapun di pemerintah pusat harus di perkuat data, “ingat Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barens, kepada LaskarMaluku.com usai pertemuan dimaksud, seraya mengingatkan kalau perjuangan empat wakil kita di Badan Anggaran (Bangar) baik melalui Fraksi di DPR RI, masing-masing komisi cukup alot guna memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku.

“Kalau data tidak beres, kita mau bicara apa disana, jadi pemerintah daerah dan DPRD harus saling memberikan penguatan”.
Yang kedua langkah-langkah road map kita untuk menuntaskan kemiskinan di Maluku ini harus clear, dengan anggaran terbatas kita harus buat apa begitu lho, tapi kita nggak bisa semuanya kita keroyok dengan dana yang nggak ada begitu, tadi kita sudah sama-sama kita dengar, beta buka-bukaan tadi, belanja modal hanya 330 sekian milyar, kita mau bikin apa, provinsi tidak punya duit, kita semua anggota DPR RI yang ada di banggar ini memang harus bekerja mati-matian, bagaiman caranya kita masing-masing dengan fraksi kita, dengan komisi-komisi kita anggaran bisa masuk ke daerah. “Jadi saya untuk periode kali ini ditunjukin ke Komisi X yang membidangi sektor pendidikan otomatis kerja mati-matian atau all out, makanya panja daerah 3 T Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, dibuka semua kalau ngga kerja mati-matian nggak mungkin ini barang terjadi dengan upaya bahwa ada kebijakan-kebijakan khusus yang di intervensi untuk daerah-daerah 3T., jelas Ibu Mercy Chriesty Barens yang dikenal luas publik Maluku.

Menurutnya Kalau kita mau bicara belanja aparatur, bayar gaji dan tunjangan kita udah tidak bisa utak-atik, belum lagi P3K dan seterusnya.

Yang tertinggal saat ini selisih dari belanja pegawai adalah belanja publik. Belanja publik terkait belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja bantuan-bantuan sosial.

“Jadi bisa dibayangkan kalau sebagian besar larinya ke bansos, beta berharap pembelian barang dan jasa, artinya dukungan ke masyarakat itu betul yang mendongkrak perekonomian di sektor real, jadi perekonomian di daerah berputar clear, berputar jelas dan masyarakat tidak merasa bahwa kita ada dalam suana ruang fiskal kita yang ketat. Suasana kebatinan itu biarlah cukup hanya ada pada DPR, DPR provinsi dan pemerintah-pemerintah daerah, rakyat kata ibu Mercy Chriesty sejatinya ikut memberikan dukungan penuh kepada para wakil rakyat kita baik di DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, berjuang sesuai kewenangannya untuk bagaimana, memperjuangkan hak masyarakat yang berkeadilan.

“Beta kita kira muatan hari ini adalah bagaimana kita mencari solusi bersama, membicarakan berbagai isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pendidikan, infrastruktur, jalan , jembatan, masalah air bersih , listrik, jaringan internet di daerah 3 T, proyek strategis nasional yang dijanjikan Pemerintah pusat, masalah kesehatan, status tenaga honorer, permasalahan hutang daerah kepada PT SMI, Rancangan undang- undang kepulauan, sejatinya bisa mendapatkan perhatian pemerintah pusat, meski disadari sungguh bahwa terjadi Efesiensi anggaran yang tentu merubah prilaku pikir kita untuk berpikir keras mengelola anggaran ditengah keterbatasan saat ini.

Banyak politisi wakil rakyat yang duduk berdiskusi kemarin dengan wakil DPD RI, DPR RI, banyak menyuarakan aspirasi kemerdekaan, hingga perlu dilakukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai kebijakan efesiensi anggaran, serta pemberlakuan tidak wajar soal dana alokasi umum (DAU) yang dihitung sama dengan daratan pulau jawa, sumatera, Sulawesi tentu merugikan masyarakat Maluku. Lantaran kita ini 92 persen terdiri dari lautan.

“Ini tidak adil kita jangan disamakan dengan daerah kontinental lainnya, seharusnya Maluku ini beda, mestinya dihitung soal luas lautan, kalau adil bagi masyarakat Maluku, “ingat anggota fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Drs Lucky Wattimury.

Sementara anggota DPD RI, Boy Latuconsina menggaris bawahi perjuangan rakyat Maluku tidak sama seperti yang diperjuangkan oleh masyarakat Papua. Pemerintah Papua, kata Boy, bahwa perjuangan gubernur dan para bupati melibatkan semua komponen masyarakat sama-sama ke Jakarta berjuang untuk kepentingan rakyatnya dan diplomasi mereka berhasil. Ini yang mesti kita contohi dari saudara-saudara kita di Papua sana, “ingat politisi muda yang baru pertama kalinya duduk di gedung Senayan DPD RI pada pileg 14 Februari 2024 lalu.

Dia mengakui saat ini dirinya tengah memfasilitasi sejumlah pakar ilmu di daerah ini untuk mengkaji berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kajian dari para akademisi ini dilakukan semata-mata untuk mendukung diplomasi kita kedepan di DPRD, DPR RI nantinya.

Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang melupakan pembangunan Maluku, bisa dilihat dari berbagai proyek nasional yang diabaikan Pemerintah pusat dengan dalil bermacam-macam.

Sejak pemerintahan Presiden SBY, Presiden Jokowi soal Pembentukan provinsi Kepulauan, Ambon New Port, Lumbung Ikan Nasional semua proyek strategis nasional ini tidak satupun yang diwujudkan, termasuk regulasi perikanan soal daerah penangkapan ikan yang benar-benar memiskinkan rakyat Maluku. Padahal kita ini daerah penghasil ikan terbesar, tapi hasilnya dibagi kepada daerah-daerah yang mapan dari sisi ekonomi. Saat ini di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diperhadapkan pada Efesiensi anggaran. (L05)