AMBON, LaskarMaluku.com, – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang belakangan menjadi polemik dan menimbulkan kegaduhan publik.

Dirinya menegaskan, pernyataan tersebut tidak mencerminkan upaya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah berbagai persoalan besar yang sedang dihadapi Maluku.

“Di tengah tantangan soal kemiskinan, konektivitas antar-pulau, layanan dasar, dan percepatan pembangunan, yang kita butuhkan adalah stabilitas pemerintahan. Pernyataan Wakil Gubernur tidak mencerminkan itu,” tegas Saulatu kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (27/11/2025).

Memurutnya, Sebagai pejabat publik, Saulatu menilai setiap kepala daerah wajib menjaga etika komunikasi dan kehormatan jabatan dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik.

“Sebagai pejabat publik harus menahan diri dari ucapan yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Kita harus mendahulukan kepentingan rakyat Maluku di atas kepentingan politik, pribadi, kelompok maupun golongan,” ujarnya.

Menurut Sahulatu, Maluku membutuhkan persatuan kerja, bukan perpecahan antar-elit. Ia berharap ketegangan komunikasi antara gubernur dan wakil gubernur tidak kembali terjadi.

“Kalaupun ada miskomunikasi, selesaikanlah secara internal, baik-baik. Jangan sampai membuat suasana pemerintahan tidak stabil.” ujarnya.

Saulatu juga menjawab sejumlah spekulasi dan pertanyaan publik mengenai posisi DPRD dalam dinamika hubungan pimpinan daerah. Sahulatu menegaskan bahwa lembaga DPRD tetap menjaga independensi dan tidak memihak pada polarisasi.

“DPRD selama ini tidak pernah mempersoalkan gaya kepemimpinan gubernur. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu mengambil posisi yang tidak memicu masalah. Yang kami jaga adalah institusi, bukan kepentingan kelompok,” tandasnya.

Politisi senior ini menegaskan, beban pembangunan ke depan cukup berat, sehingga pemerintah daerah dituntut bekerja fokus, termasuk melalui kebijakan pinjaman daerah yang masih menuai pro-kontra.

Dikatakan, Sebab pemerintah sedang menghadapi banyak persoalan masyarakat. Jangan lagi menambah beban rakyat dengan konflik politik karena kepentingan pribadi. Itu tidak beretika, dan kami tidak akan ikut dalam polarisasi itu,” pungkasnya.

“Untuk itu Fraksi Demokrat dan DPRD Maluku secara institusional tetap mengambil posisi pengawasan yang proporsional dan konstruktif agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga,” Tutup Saulatu (L04)