AMBON, LaskarMaluku.com – Komisi IV DPRD Maluku dalam pengawasan di 11 kabupten/kota di Maluku menemukan bahwa pelayanan kesehatan belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat. Apalagi kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tentu sangat berdampak.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welem Kurnala SH.M.Si kepada pers, usai pengawasan di daerah, Selasa (20/5/2025).

Dikatakan, efisiensi anggaran sangat berdampak langsung terhadap sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan ini menjadi perhatian serius komisi.

Menurut Kurnala, dari hasil kunjungan ke sejumlah rumah sakit ketersediaan obat-obatan yang sangat memprihatinkan.

”Ini merupakan bahan masukan bagi DPRD dalam menindaklanjuti perubahan bersama dinas kesehatan di sebelas (11) kabupaten kota di provinsi Maluku yang kita turun untuk melakukan pengawasan,”ujarnya seraya menambahkan, pihak Komisi akan fokus ke rumah sakit-rumah sakit daerah. Karena adanya efisensi anggaran maka setiap rumah sakit daerah itu, turut terkena dampaknya juga, pertanyaannya kalau dibenahi maka bentuk pelayanan terhadap masyarakat bagaimana,?’ mereka bisa menerima pasien karena kendala yang dihadapi adalah obat-obatan yang tidak ada.

Kurnala mencontohkan, RSUD dr Haulussy di Kudamati, masih banyak kekurangan dan problem terkait dengan obat-obatan seperti cairan infus untuk cuci darah dan banyak obat-obatan lain juga tidak tersedia.

Lantaran itu, dirinya mengusulkan agar manajemen rumah sakit harus merubah tata kelola manajemen.

“Diharapkan dengan adanya pengawasan komisi segala persoalan yang kita temukan baik itu masalah pendidikan dan masalah kesehatan dianalisis, kemudian dijadikan laporan temuan untuk menjadi bahan masukan guna dilakukan pertemuan dengan mitra-mitra kami komisi IV DPRD Provinsi Maluku,”ungkapnya seraya menambahkan, temuan masalah pendidikan dan kesehatan akan disampaikan kepada gubernur Maluku untuk ditindaklanjuti bersama. (L05)