AMBON, LaskarMaluku.com – Keinginan gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa,SH,.LLM untuk memperbaiki sistem pendidikan di Maluku, dengan fokus pada daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3) T pada hakekatnya mendapat dukungan dari anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Drs Lucky Wattimury,.M.Si.

Pendekatan perbaikan sistem pendidikan pada daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal itu, dikemukakan gubernur Hendrik Lewerissa saat arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kepala daerah mendorong perbaikan sekolah di wilayah masing-masing.

Hendrik Lewerissa mengakui kalau, perbaikan sekolah di kawasan 3 T harus menjadi salah satu prioritas.

“Saya berasumsi dan yakin tentu di kabupaten yang terutama banyak kawasan 3 T yang harus kita benahi, “sebut gubernur Lewerissa.

Maluku sebagai provinsi kepulauan disebut memiliki kerentanan kendali yang jauh. Ada sekian banyak masalah daerah yang dipastikan belum teratasi dengan maksimal, jika tak diberikan perhatian khusus.

Gubernur Lewerissa mengatakan, pembenahan yang dimaksud mencakup perbaikan bangun  sekolah, ruang-ruang kelas, perpustakaan dan sarana pendukung lainya . Namun semua itu lanjut Gubernur Hendrik Lewerissa, diperlukan perencanaan matang.

Menyikapi akan rencana gubernur Maluku tersebut, disambut hangat oleh Lucky Wattimury anggota komisi IV DPRD provinsi Maluku.

Wattimury menegaskan pihaknya mendukung, sebab bagaimana pun wajah di 3T ini harus berjalan sebanding dengan wajah kabupaten – kota lain, atau perkembangan pendidikan di daerah lain di Indonesia. Namun satu catatan yang mesti disampaikan bahwa, persoalan pendidikan di Maluku, tidak hanya terjadi di daerah 3T.

Persoalan pendidikan di Maluku ini terjadi dimana-mana dan dia sangat kompleks, baik dari sisi keberadaan guru, kualitas dan kapasitasnya guru.

Infrastruktur pendidikan dalam hal ini, sarana dan prasarana baik itu ruang- ruang belajar, laboratorium dan sebagainya semuanya terbatas, dan itu ada dimana-mana tidak hanya di daerah 3T tapi kalau mau prioritas yang sama (3T red) tidak apa-apa.

 “Tapi ingat saya katakan bahwa, : pendidikan ini tidak bisa di peta-petakan ini daerah ini penting ini tidak penting, pendidikan ini mesti ditelaah diletakan dan dibahas secara Komprehensif, hanya dengan begitu’ kita mendapatkan kualitas manusia yang baik di Maluku ini, “ingat Drs Lucky Wattimury, M. si, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, dari Fraksi PDI Perjuangan. 

Menjadi perhatian kita, kalau kapasitas guru kita di Maluku ini, mutunya masih dibawa rata-rata nasional, demikian juga output pendidikan kita, secara nasional itu dibawah dan karena itu, pendidikan di Maluku itu tertinggal dari seluruh aspek.

“Saya usul begini supaya gubernur dan wakil gubernur duduk bersama dengan seluruh stakeholder lalu kita buat pemetaan, mengidentifikasi apa masalah pendidikan di Maluku ini, pada daerah ini 3 T apa masalahnya dan tidak 3 T apa masalahnya, dari situ baru kita tentukan prioritas lima tahun kita kerjakan apa mana yang masuk Dana Alokasi Umum (DAU) mana yang masuk Dana Alokasi Khusus (DAK) kita buat pemetaan hanya dengan demikian, hal-hal perbedaan penanganan pendidikan di Maluku ini kita pecahkan secara per sistem, “urainya.

Kendati begitu lanjutnya pemerintah saat ini diperhadapkan dengan berbagi problem yang mesti diperlukan perencanaan matang terkait alokasi APBD Maluku yang 60 persen dipakai habis untuk kebutuhan birokrasi, ini kata Lucky Wattimury belum termasuk beban hutang daerah ke PT SMI, tunggakan dana 35 M para tenaga kesehatan RSUD Haulussy dan lainnya yang menjadi beban hutang yang mesti diselesaikan pemerintah.

“Kita sadar betul dan tadi saya sudah katakan APBD kita ini Rp 3,3 Triliun, 60 persen dipakai untuk belanja birokrasi pegawai ada juga transfer ke daerah kabupaten kota, 137 M tiap tahun dipotong untuk pembayaran tunggakan dana PT SMI, sekarang ini efesiensi untuk tahap pertama, karena keterangan pihak pemerintah.

Ada tiga tahap, efesiensi tahap pertama, kita belum tau berapa banyak, tapi kalau dihitung semua dana yang tersisa untuk pembangunan di Maluku sudah sangat minim, sangat minim sekali. Nah kalau kita prioritaskan pendidikan di daerah 3 T membangun sarana dan prasarananya atau membentuk kualitas guru, kapasitas gurunya dan sebagainya, pertanyaannya adalah apakah itu masuk dalam dana APBD ataukah kebijakan lain yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur melalui pemerintah pusat,?

“Kalau saya usul, gubernur kita ini kan dekat dengan presiden mestinya ambil langkah dan bergandengan tangan berkomunikasi khusus dengan pemerintah pusat, supaya itu diluar APBD, entah apa namanya anggaran itu, baru kita rencanakan sedemikian itu, kalau cuma harap APBD. saya percaya betul tidak akan menyelesaikan masalah pendidikan di Maluku,katanya seraya mengingatkan kalau langkah apapun yang diambil pemerintah daerah memperbaiki pendidikan di Maluku pada prinsipnya kita dukung, karena Pendidikan itu adalah jantung dari seluruh proses pendewasaan masyarakat, pendidikan adalah roh dimana orang bisa berubah dan yang tidak menjadi tau dan bisa melakukan sampai diwaktu yang akan datang, itu pendidikan dan karena itu seluruh hal terkait mesti ditangani secara komperhensif tidak bisa dipila-pila, kita tangani pendidikan di daerah 3 T tapi ingat kota Ambon saja ada sekolah-sekolah yang terpuruk, mungkin sekolah milik pemerintah tidak, tapi sekolah-sekolah yayasan’ di kota Ambon saja banyak yang terpuruk’ di Maluku Tengah, apalagi di daerah lain’ sehingga ini barang mesti katong (kita) bicarakan secara baik-baik lalu dewan punya sikap seperti ini, lalu pemerintah punya sikap seperti ini, orang lain punya pemikiran seperi begini, kita dudukan: mana yang paling baik, untuk membangun pendidikan di Maluku, dengan demikian katong seng tertinggal. 

“Karena pendidikan di Maluku sekali lagi sekarang ini berada di bawah rata-rata nasional, ” Ingat wakil rakyat dari dapil kota Ambon ini. 

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini katakan, dalam berbagai pertemuan dan atau rapat di DPRD Maluku persoalan mengenai pembenahan pendidikan di Maluku selama ini, telah dikritisi hanya saja rentang kendali antar pulau ini mesti menjadi bahasan serius untuk pola penanganannya karena proses antar pulau di Maluku dia menjadi tantangan tersendiri.

“Jadi saya berharap di Erah pemerintahan pa Hendrik dan Pa Abdulah Vanath, persoalan-persoalan pendidikan, persoalan kemiskinan, dan yang sekarang mengangah ini, dan yang lainnya kalau bisa diselesaikan secara lebih baik, kalau sampai tidak diselesaikan dan tidak ada perubahan secara signifikan dari pemerintahan yang kemarin, itu artinya SAMI MAON’ diharapakan sangat sekali lagi kita mendukung apapun langkah yang mereka lakukan yang paling terpenting adalah Mari kita bicara secara bersama, harus ada road map yang jelas, untuk kita bicarakan bersama, “harap Lucky. (LO5)