AMBON LaskarMaluku.com – Terdapat sejumlah kepala sekolah dasar (Kepsek) SD di Kecamatan Saparua, diduga kuat memberikan rekomendasi kepada orang-orang, baik itu kenalan, famili, kerabat untuk mengikuti seleksi P3K.
“Jadi itu ada indikasi kuat bahwa memberikan rekomendasi boleh saja, tapi mereka inikan tidak pernah mengabdi, mendedikasikan diri, di sekolahan yang direkomendasikan, khususnya di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku,.kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Drs Demi Hattu, disela-sela kegiatan Dialog Publik bertemakan “Kebijakan Efesiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku,? “
Dialog Publik itu diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Provinsi Maluku dan menghadirkan, Tokoh Agama, Akademisi,.Praktisi,. Mahasiswa, OkP dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dilaksanakan di Hotel Pasific Ambon.
Terkait dengan adanya sinyalemen ini, Aktivis Wartawan senior ini, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupeten Maluku Tengah, untuk memperketat seleksi administrasi, dan jika memungkinkan pihak-pihak yang direkomendasikan, perlu dilakukan uji kompetensi mereka, baik untuk tenaga ITI maupun lewat proses belajar mengajar.
“Mereka yang direkomendasikan ini, untuk kepentingan tenaga operator, dan mereka ini tidak pernah dan atau samasekali mengabdi, tapi ko bisa direkomendasikan, jadi sekali lagi saya ingatkan Kedis Pendidikan Maluku Tengah untuk urusan rekomendasi bodong ini, “Ingat Ketua Fraksi PDIP Malteng, Demi Hattu yang juga wartawan senior ini, tegaskan.
Dirinya juga mengingatkan kepada para kepala sekolah SD se-kecamatan Saparua, untuk berlaku jujur, apalagi sebagai seorang pendidik mestinya mengutamakan kejujuran diatas segalanya.
“Pak kadis diingatkan untuk melihat Sinyalemen in, sebagai sebuah aduan, karena praktek memberikan rekomendasi bodong ini telah berulangkali, “tegas Demi Hattu, seraya berharap bupati saat ini, untuk memonitor dan mengevaluasi dinas pendidikan setempat untuk menyikapi sinyalemen rekomendasi bodong tersebut.
“Ini sebuah pembohongan dan ini kalau ditelusuri jelas ada disana (kecamatan Saparua-red) dan praktek seperti ini disetiap tes CPNS dan P3K selalu ada, yakni kepala sekolah berikan rekomendasi fiktif, rata-rata itu terjadi di SD, “Ujar DH
Demi Hattu bahkan menegaskan kalau dikemudian hari terbukti, sinyalemen tersebut, maka bupati harus mengambil tindakan tegas, bila perlu dimutasikan ke daerah-daerah terpencil. Sanksi ini agar kedepan menjadi efek jerah.(L05)
