AMBON LaskarMaluku.com – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Maluku digelar, Sabtu (8/11/2025).
Agenda utama Musda 2025 memilih Ketua DPD Golkar Maluku yang baru.
Sehari jelang Musda, pendaftaran calon Ketua DPD Partai Golkar Maluku dibuka, Jumat (7/11/2025).
Proses pendaftaran terhadap para bakal calon itu, jika dilihat hanya bagian dari upaya pemenuhan kriteria semata.
Ibaratnya parpol pohon beringin, dibawa kepemimpinan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sekedar menabung gamelan Jawa, untuk meramaikan dinamika Musyawarah daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Maluku.
Atau istilah kerennya, trik politik penuh panggung sandiwara untuk memenuhi target besarnya di panggung politik nasional.
Setidaknya Bahlil Lahadalia, pasti mengambil jalan tengah untuk menghindari konflik internal. Yakni dengan menyiapkan calon khusus untuk mengamankan kepentingan politiknya di panggung politik nasional, meski sejumlah kader digadang-gadang bakal bertarung merebut posisi pucuk pimpinan di partai berlambang beringin tersebut.
Mereka yang diprediksi akan bertarung dalam bursa calon ketua DPD ialah Rohalim Boy Sangadji, Richard Rahakbauw dan Umar Ali Lessy.
Keputusan Ketua Umum itu, didasari pada Pasal 21 Anggaran Dasar Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar adalah mandataris.
“Jadi apa yang diputuskan oleh Ketua Umum, itulah keputusan Partai. Langkah ini bakal ditempuh untuk menghindari konflik internal parpol Flamboyan Pohon Beringin ini. Sebab jika dilakukan pemilihan secara bebas, maka baik Boy Sangadji, Umar Lessy dan bakal calon ketua DPD 1 Golkar provinsi Maluku lainnya, secara matematis akan memperhitungkan langkah maju Richard Rahakbauw SH.
Karena Rahakbauw sapaan akrab RR, adalah mesin Boldoser yang siap mengadang siapapun, untuk menyelamatkan partai Golkar di lima tahun mendatang.
Alasannya sederhana, mengembalikan kejayaan Partai Berlambang Pohon Beringin.
Golkar saat ini tidak baik-baik saja, harus dibutuhkan figur yang mampu bersaing memperebutkan perolehan suara di Sebelas kabupaten kota di provinsi Maluku sebagai mana beberapa parpol besar sekelas PDIP, Nasional Demokrat (Nasdem), Gerindra dan PKS di provinsi, bakalan sulit terkejar. Contoh hal kecil untuk mempertahankan kursi wakil ketua DPRD Provinsi Maluku misalnya, pada pileg 2024 lalu, Golkar hanya kalah peroleh suara, akibatnya kursi wakil ketua, diraih dan atau direbut oleh PKS.
Ini belum termasuk strategi politik Golkar di dapil Buru misalnya, keputusan ambifelen yang diambil ketua DPD, Ramli Umasugi, perolehan kursi Golkar hilang akhirnya tujuan luhur untuk meraih unsur pimpinan DPRD provinsi Maluku pupus.
Pengalaman-pengalaman sedemikian, menjadikan tekad bagi RR untuk nyatakan diri maju mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD I partai Golkar provinsi Maluku pada Musda XI yang dihelat pada Sabtu (8/11/25).
Ini belum termasuk kader-kader Golkar saat ini, dihuni oleh pasukan hulubalang yang hanya sebagai penghias struktur semata.
Kondisi ini pula yang menyebabkan perolehan suara Golkar terus merosot disetiap momen perpolitikan.
Golkar pada komposisi struktur kepengurusan periode lima tahun kedepan, sudah harus duduki oleh mereka-mereka yang punya kapabilitas, setidaknya banyak menempatkan figur kader anak mudah, tidak lagi menempatkan orang berdasarkan pesanan yang hanya nantinya menjadi penghias struktur.
Sejenak melihat peluang beberapa kader seperti Boy Sangadji diklaim telah mendapat rekomendasi dukungan tertulis dari sejumlah DPD II dan organisasi sayap partai Golkar untuk maju sebagai ketua DPD Golkar Maluku.
Namun berhembus kabar, Umar Lessy yang menjabat Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur telah diplot sebagai Ketua DPD Golkar Maluku oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia atas dasar Keputusan Ketua Umum yang mengacu pada pada Pasal 21 Anggaran Dasar Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar adalah mandataris. Keputusan Ketua Umum bersifat Final, demi menjaga asas kebersamaan.
Langkah ini bisa dilihat dari pengakuan Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar yang juga Ketua Panitia Musda XI Partai Golkar Provinsi Maluku Derek Loupatty.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang dikehendaki sebagai Ketua DPD Golkar Maluku.
Pasalnya, Partai Golkar dalam menentukan Ketua DPD lebih mementingkan keutuhan partai dengan proses musyawarah dan mufakat.
“Terhadap siapa pun calon ketua yang ditentukan nanti, kita kembalikan kepada mandataris Golkar, yaitu Ketua Umum,” tegas Derek.
Walau begitu, langkah yang ditempuh ketua umum tersebut hanya untuk kepentingan politik nasional, dan secara langsung mengabaikan kepentingan strategis politik daerah. Meski demikian, setiap kebijakan yang diambil pasti ada untung dan ruginya, (L05).