AMBON,LaskarMaluku.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G Watubun,ST menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan diskusi publik yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan di Hotel Pacific, Sabtu (17/5/2025).

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi rakyat terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi sorotan.

“PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang menginisiasi forum ini. Antusiasme masyarakat luar biasa, dan aspirasi yang disampaikan menjadi bahan penting dalam menyusun langkah politik ke depan,” ujar Benhur.

Dirinya menegaskan bahwa partai politik wajib terhubung langsung dengan rakyat, bukan sekadar memainkan opini di ruang publik. 

Menurutnya, gagasan politik yang kuat hanya bisa lahir dari kedekatan dan dialog nyata dengan masyarakat.

“Partai bukan menara gading. Ia harus menyatu dengan rakyat, hadir di tengah mereka, dan menyuarakan kegelisahan mereka ke ruang kebijakan.

Kebijakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat ternyata belum melalui evaluasi menyeluruh, namun sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Kami ingin memetakan persoalan ini secepat mungkin. Hasilnya akan menjadi referensi penting saat pembahasan APBD pada Juli nanti,” tegasnya.

Diskusi publik ini melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, aktivis, pelaku usaha, tokoh adat, hingga kelompok profesi yang dapat menciptakan narasi perjuangan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

Benhur menegaskan bahwa hasil diskusi tidak akan berhenti di ruang wacana. Fraksi PDI Perjuangan akan memperjuangkannya menjadi rekomendasi kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Dipaparkannya, pihaknya akan bawa hasil diskusi ini ke DPP dan fraksi di DPR RI. “Di Maluku, kami akan membangun koalisi politik dengan partai lain agar ini jadi keputusan bersama,”ungkapnya.

Lanjut Benhur, adapun isu-isu Strategis yang Muncul:

1. Ketimpangan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

2. Kebijakan Menteri KKP soal penangkapan terukur yang belum berpihak pada daerah penghasil seperti Maluku

3. Regulasi yang tumpang tindih dan tidak pro-rakyat

4. Pentingnya mendaratkan hasil tangkapan laut di Maluku untuk mendorong PAD

Benhur menutup pernyataannya dengan seruan kepada semua partai dan organisasi masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan kolektif membela kepentingan daerah.

“Kami hanya pemantik. Perjuangan ini milik semua pihak yang peduli pada nasib rakyat Maluku. Kita harus menyatukan kegelisahan, kepentingan daerah, dan arah kebijakan nasional dalam satu narasi perjuangan bersama”tutupnya. (L06)