AMBON, LaskarMaluku.com – Anggota DPRD Kota Ambon, Femri Tuanakotta menyoroti lemahnya konektivitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Menurutnya, kurangnya integrasi dan komunikasi yang efektif antar OPD menyebabkan sejumlah kebijakan tidak berjalan maksimal di lapangan.

“Yang dikejar ialah Bappeda. Kami lihat kinerja Bappeda tidak maksiml sehingga konektivitas lintas OPD juga tidak tercover baik,” kata Femri kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Ambon, Kamis (08/05/2025).

Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menjadi teladan bagi OPD lainnya yang ada di Kota Ambon.

Jika ada Kepala OPD yang sakit atau berhalangan lainnya lebih dari tujuh hari, maka Kepala Bappeda bertanggungjawab untuk melihat hal tersebut dengan menunjuk kepala pelaksana harian (Plh) di dinas dimaksud.

“Tapi yang terjadi hari ini kan berbeda. Kepala Bappeda lah yang mengambil peran itu seluruhnya. Padahal aturan mengiyakan untuk menunjuk Plh,” jelasnya

Semua kebijakan di OPD menjadi tanggung Kepala Bappeda itulah, yang dinilai Femri Tuanakotta sedikit mengganggu kinerja Bappeda terhadap OPD lainnya.

Politisi Demokrat itu juga menyebut, kinerja yang tidak maksimal di tubuh Bappeda dapat dilihat dari banyaknya OPD yang tidak mengetahui isi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kota Ambon.

“Di tahun 2023 lalu, DPRD pernah mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot dan OPD. Tapi herannya, ada OPD yang tidak mengetahui isi dari rekomendasi itu seperti apa. Ini karena kinerja Bappeda yang tidak maksimal

Ditambahkan, dengan adanya standar kerja dari Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, diharapkan seluruh OPD mampu untuk mengimplementasikannya demi kemajuan Ambon yang lebih baik .(L06)