AMBON LaskarMaluku.com – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, (DPD) Banteng Kekar Provinsi Maluku mengawali kiprah mereka dengan memperkenalkan pengurus DPD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sembilan Kabupaten (9) dan dua (2) kota kepada khalayak masyarakat Maluku.

Skuad arahan Benhur George Watubun ST ini bertekad menyatukan berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Maluku atau program pro rakyat. Setidaknya program yang tengah digagas itu diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Daerah 3T di provinsi Maluku yang dikategorikan sebagai Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, memiliki kondisi pembangunan yang lebih rendah dari daerah lain, serta secara geografis berada di wilayah perbatasan atau yang sulit dijangkau. Kriteria penetapan daerah 3T mencakup aspek ekonomi (seperti kemiskinan dan pendapatan), sosial dan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), serta sarana dan prasarana (infrastruktur).
Tertinggal
Memiliki kualitas pembangunan yang rendah dibandingkan daerah lain secara nasional.
Sering kali ditandai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.
Tantangan termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan sanitasi.
Terdepan
Secara geografis terletak di garis depan wilayah Indonesia, sering kali berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Contohnya termasuk beberapa kabupaten di Kepulauan Kisar, Wetar yang berbatasan dengan negara Timor Leste, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki beberapa wilayah administratif berbatasan dengan Australia.

Secara geografis berada di wilayah yang paling jauh atau sulit dijangkau.
Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses, seperti infrastruktur jalan, listrik, dan telekomunikasi.
Tantangan dan Upaya Pemerintah
Tantangan utama: Keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia yang terampil, ketergantungan pada sumber daya alam, dan tantangan geografis.
Upaya pemerintah: Melakukan pembangunan yang adil dan merata, seperti melalui program afirmasi pendidikan, peningkatan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi.
Daerah 3T hampir setahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Maluku belum memperlihatkan konsep pembangunan yang pasti, ditengah kebijakan pemerintah pusat lagi-lagi memotong dan atau memangkas dana daerah. Kebijakan ini tentunya menyalahi semangat otonomi daerah. Disisi lain kebijakan dan semangat presiden Prabowo Subianto cenderung menaikan anggaran belanja untuk peningkatan kualitas program makanan bergizi gratis (MBG) dan bajad besar kedua adalah anggaran jumbo untuk kementerian pertahanan dan keamanan.

Daerah 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar bahkan terlupakan terabaikan sehingga memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya hidup segan mati tak mau.
Bukan hanya kabupeten KKT, MBD, kabupaten SBT, Buru, Namrole, kabupaten Seran Bagian Barat (SBB) dan Kabupeten Seram Bagian Timur (SBT) masuk dalam kategori daerah sebutan 3 T ini. Apalagi provinsi Maluku berada pada posisi strategis wilayah kemaritiman.

Sebuah ekspektasi terbesar yang diperlihatkan DPD PDIP provinsi Maluku pada Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab Minggu 2 November 2025 menggagas “Kedaulatan Maritim Maluku: Jalan Politik Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”

Dalam pidatonya, Hasto menegaskan bahwa Maluku memiliki posisi strategis dalam geopolitik Indonesia.

Ia menyoroti pemikiran Bung Karno tentang “Indonesia sebagai Negara Samudra Raya”, di mana laut bukan sekadar halaman belakang, melainkan halaman depan dan masa depan bangsa.

“Kita sering kali berpikir sebagai bangsa kontinental, bukan bangsa maritim. Padahal, Bung Karno telah menegaskan bahwa laut adalah jalan kemakmuran kita. Laut bukan ruang privat, melainkan ruang publik yang menyatukan jiwa kebangsaan dari Sabang sampai Merauke

Universitas Pattimura di Ambon sesungguhnya dirancang oleh Bung Karno sebagai pusat studi oseanografi terbesar di Asia Tenggara, sebuah visi yang perlu dihidupkan kembali agar Maluku menjadi episentrum riset dan industri kelautan nasional.

Bahwa pembangunan Maluku harus berpijak pada potensi kemaritiman yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, dari laut Indonesia dapat membangun kemandirian ekonomi sekaligus mengatasi ketimpangan sosial.

“Potensi kelautan Indonesia mencapai lebih dari 1.300 triliun dolar AS per tahun. Jika dikelola dengan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, laut bisa menjadi sumber kedaulatan ekonomi nasional,” ungkap Sekjen Hasto

Menindaklanjuti gagasan dan Konsep terbasar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tersebut, maka DPD PDIP provinsi Maluku sangat antusias mengakselerasikan dalam program yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Skuat Benhur George Watubun bertekad akan mengimplementasikan
“Kedaulatan Maritim Maluku: Jalan Politik Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”

Benhur Watubun menegaskan, pihaknya melakukan elaborasi dengan semua pihak, termasuk Fakultas Teknis, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, (UKIM) serta Politeknik Negeri dalam hal pendidikan Vokasi.

Kebijakan kolaborasi itu, sebagai bagian dari
meneguhkan disiplin ideologi, disiplin berpikir, dan disiplin komunikasi politik guna mewujudkan apa yang telah digagas nanti. Termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Langkah Kolaborasi.

Sikap Politik PDIP sudah dilahirkan di Konferda enam (6) dan dalam konvercab-konfercab yang akan digagas dan digelar seluruh kabupeten kota (tersisa 8) yakni satu kota dan tujuh (7) Kabupaten, kita akan melakukan langkah-langkah strategis yaitu mengintegrasikan apa yang menjadi visi partai supaya diperjuangkan menjadikan kepentingan publik daerah karena tujuannya adalah menjadikan Laut sebagai basis untuk menghidupi seluruh masyarakat MARITIM sehingga dalam kebijakan apa saja misalkan hari ini para calon-calon dokter harus belajar tentang bagaimana dia bisa mengemudi di laut, bisa menyelam, bisa mendayung atau bisa menjadi orang perikanan karena pada saat pada saat penanganan pasien, jika masyarakat tidak bisa mendrive Speed dan lain sebagainya dokter bertindak sebagai juru mudi atau nahkoda untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dan itu kerja-kerja yang harus kita lakukan dengan perkara-perkara kecil tapi kita harus mendorong dan kedepan kita duduk bersama Unpatti untuk melihat masalah-masalah ini sebagian dari upaya untuk memasyarakatkan tema kita bahwa “KEDAULATAN MARITIM” tapi khususnya di Maluku itu adalah bagian yang patut diperjuangkan seperti Transismen, dana bagi hasil yang saat ini rasanya merugikan daerah-daerah.,” jelas Benhur seraya menekankan pada tujuan penangkapan ikan di perairan wilayah Maluku kemudian dilepas dan atau diover ditengah laut yang secara tidak langsung memuskinkan rakyat Maluku.

“Proses penangkapan kemudian tidak singgah di pelabuhan tapi kemudian hanya di lepaskan ditengah Laut dan daerah tidak memperoleh apa-apa, itu bagian dari perjuangan kita selain itu kajian-kajian kita dibidang MARITIM untuk mengakselerasi seluruh sektor pertanian, kehutanan dan lain-lain itu penting dilakukan dengan tetap berpedoman pada tema besar’ kita MEMULIAKAN LAUT atau menjadikan Laut KEDAULATAN MARITIM sebagai upaya perjuangan untuk mensejahterakan rakyat, supaya keadilan sosial itu bisa terjadi. Jadi apa yang menjadi kebijakan PDIP melalui Fraksinya di DPRD akan berjuang, seluruh daerah harus memperoleh distribusi anggaran melalui program dan kegiatan yang sama kecuali daerah Maluku Tengah agak luas tapi yang sisa itu harus sama jadi jangan kira di MBD itu wilayah-wilayahnya dengan jumlah penduduk kecil tapi pulau-pulaunya masih banyak jadi apa yang diterima di MBD juga harus sama maka bila perlu lebih karena biaya transportasinya jadi kita akan memperjuangkan itu dan ketua fraksinya adalah bendahara partai, ketua komisi infrastrukturnya adalah Wakil Ketua DPD PDIP jadi kita pasti berjuang dan kami akan mati-matian memperjuangkan ini supaya menjadikan sahabat pemerintah kita ini harus mengintegrasikan apa yang menjadi perjuangan bersama kita, “ujar wakil rakyat yang berasal dari dapil enam ini meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Aru dan Kota Tual

Dikesempatan itu juga Ketua DPD PDIP provinsi Maluku periode 2025-2030 tak lupa menyampaikan Selamat dan Sukses kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang merayakan HUTnya yang ke – 68.
Di Indonesia ini presiden pertama Republik Indonesia meletakan batu pertama yakni kota Pelangka Raya dan kabupaten
Maluku Tengah, kota Masohi.
Peletakan batu pertama terjadi pada tanggal 3 November 1957. Karena Ir Soekarno berpikir bahwa suatu kelak nanti terjadi kepadatan penduduk di kota Ambon, maka atas pemikiran yang sangat berlian itu, maka kota Masohi harus digagas untuk harus menjadi ibukota provinsi Maluku kedepan.
“Konsep dan gagasan itu telah dituangkan dalam RTRW Pemerintah provinsi Maluku hasil Kolaborasi dengan DPRD Provinsi Maluku.

Peletakan dasar Presiden Soekarno ini di Indonesia ini, hanya terjadi di dua (2) tempat untuk melakukan proses peletakan batu pertama yaitu Kota Masohi dan Kota Pelangka Raya. Kota Masohi itu menurut Bung Karno suatu saat kota Ambon ini akan mengalami kepadatan, lahan semakin sempit, jumlah manusia kian bertambah karena itu daya dukung pulau makin sempit dan memungkinkan dilakukan pemindahan ibu kota provinsi ke Masohi.

Karena itu Bung Karno memprediksikan saudara setuju atau tidak’ hitunglah hari ini esok atau seterusnya pasti’ Ibu kota provinsi akan berpindah. Karena DPRD Maluku juga telah menetapkan lahan kota Masohi dan Makariki, jadi kawasan ibu kota provinsi saudara kalau tidak percaya cek dalam dokumen RTRW Pemerintah Daerah yang diputuskan bersama dengan DPRD, “ungkap Watubun sapaan akrab BGW, dalam sebuah konferensi pers yang dilangsungkan di Kantor DPD PDIP di Kawasan Karang Panjang Ambon Senin (3/11/25).(L05)