AMBON, LaskarMaluku.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Bisri Assidiq Latuconsina mengatakan, pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam pemerintahan baru untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di Maluku.

Bisri juga, menyampaikan selamat atas dilantiknya Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

“Saya ingin menyampaikan rasa optimisme yang luar biasa atas semangat kolaborasi kedua anak adat ini. Tentunya, ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan, termasuk keterbatasan anggaran,” ujar Bisri, kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam Rangka penyampaian Pidato Pertama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, Bisri Assidiq juga menyoroti beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian utama pemerintahan baru, gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Yang pertama, ia menjelaskan, pentingnya sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, birokrasi harus diawasi dengan ketat agar tidak terpengaruh oleh euforia tim sukses atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam pemerintahan.

Kedua, dirinya juga, menyoroti perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, terutama terkait dengan hak ulayat serta aset-aset yang dimiliki masyarakat adat. “Saya berharap pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat, kepala desa, serta seluruh peraturan-peraturan negeri yang mengatur hak-hak mereka,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam Maluku, yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan. Ia berharap pemerintah serius dalam melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya tersebut agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan.

Dalam kesempatan itu, Bisri juga mengemukakan, rencana komunikasi antara pemerintah daerah dan perwakilan Maluku di tingkat nasional. Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, akan dibentuk grup WhatsApp yang melibatkan gubernur, wakil gubernur, serta anggota DPR dan DPD RI untuk memperkuat koordinasi dalam membangun Maluku.

Di akhir keterangannya, Bisri turut menyinggung kebijakan terbaru terkait tenaga honorer, khususnya P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia menyambut baik keputusan untuk menghapus passing grade dalam seleksi, tetapi tetap menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja.

“Kita ingin memastikan bahwa kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Meskipun tanpa passing grade, sistem peringkat tetap harus mengutamakan kualitas SDM yang unggul,” ujarnya.

Dirinya juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan sumber daya manusia Maluku yang setara dengan daerah lain, demi masa depan yang lebih baik bagi provinsi Maluku. (L04).