AMBON, LaskarMaluku.com — Proyek Jalan Nasional Alih Trase Mako Modan Mohe di Pulau Buru Tahun anggara 2023 dan tahun anggaran 2024 yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. (BPJN) diduga Mangkrak.

Pasalnya, pekerjaan jalan sepanjang 25 KM milik Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku, dengan kontrak kerja 15 bulan itu telah menelang anggaran sebesar Rp.150 Miliar, Namun proyek yang dikerjakan tersebut hingga kini tak kunjung tuntas alias kelar-kelar.

Hal itu, mengundang perhatian Koalisi Merah Putih (KMP) Maluku mengancam, akan menggelar aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini, Senin, (26/5/2025). Aksi demonstrasi tersebut direncanakan didua titik, yakni DPRD Provinsi Maluku dan BPJN Wilayah Maluku.

Demikian disampaikan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemerhati Rakyat (AMPERA) Maluku, Rusly Kosso, yang tergabung dalam Kowalisi Mera Putih (KMP) Provinsi Maluku mengatakan, proyek Jalan dan tiga buah jembatan di pulau Buru yang dikerjakan itu diduga mangkrak.

“Mingangat dari tahun ke tahun Negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum menggelontorkan anggaran puluhan miliayar kepada Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional di Maluku, itu boleh dikatakan cukup besar,” kata Kosso, kepada media ini, Minggu (25/5/2025).

Menurutnya, Namun, anggaran yang besar itu tidak berbanding lurus dengan kondisi Maluku hari ini. Maluku hari ini masih miskin.

Oleh sebab itu, kami Koalisi Merah Putih Maluku menantang Kepala Balai Maluku dan Kasatker Wilayah I (satu), untuk membuktikan hasil kerja proyek jalan dan jembatan Alih Trase Mako Modan Mohe, atas pekerjaan yang dikerjakan pada tahun Anggaran 2023 dan tahun Anggaran 2024. Yang diduga hingga saat ini pekerjaan tak kunjung selesai alias mangkrak,” ujar Kosso.

Lanjut Kosso, dia menyatakan pekerjaan Jalan dan Jembatan Alih Mako Modan Mohe, pada tahun anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang memakan anggaran ratusan miliyar dengan volume pekerjaan yang harus dikerjakan pada pekerjaan tersebut adalah 25 Kilometer,

Lanjut dia, kata Kosso, Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai. Dan ada juga terdapat tiga buah jembatan yang harus di kerjakan dalam pekerjaan ini antara lain Jembatan Wai Teba, Jembatan Wai Rahwain, dan jembatan Waitaier.” Sambungnya.

Dia menambahkan, pekerjaan yang dikerjakan dengan kontrak kerja 15 bulan pekerjaan dan kontrak kerja semestinya berakhir pada bulan Juni tahun 2024 namun kondisi yang terjadi dilapangan sangat berbanding terbalik.

“Oleh karena itu, dengan kondisi pekerjaan di lapangan yang belum kunjung selesai, maka kami Koalisi Merah Putih Maluku akan aksi demo jilid dua pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 depan kantor BPJN Wilayah Maluku dan kemudian akan dilanjutkan di kantor DPR Provinsi Maluku,” ungkapnya.

Lanjut Kosso, selain itu,dalam waktu dekat kami Koalisi Merah Putih Maluku berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi di Kemetrian Pekerjaan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekaligus memberikan Laporan resmi berdasarkan data yang kami miliki.

“Jadi, hari ini Senin, kita adakan gelar aksi demo, dikantor
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kantor DPRD Maluku, untuk menyampaikan aspirasi kami,terkait dengan pekerjaan yang ada di pulau Buru, yang sampai saat diduga Mangkarak alias belum selesai,” Tandas Kosso.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku, Iqbal Tamher, belum bisa dihubungi. (L04).