AMBON, LaskarMaluku.com – Direktur Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya Rusdy Ambon terkesan menghindari wartawan ketika hendak mengkonfirmasi aksi sejumlah Mahasiswa Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama yang melakukan  demo di gedung DPRD Maluku, Rabu (14/5/2025), berkaitan dengan penggusuran makam leluhur masyarakat adat yang dilakukan PD Panca Karya Desa Hote Jaya dan Desa Kayu Putih Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Provinsi Maluku.

“Maaf, nanti kami kena marah. Pak Direktur ada agenda lain yang lebih penting,” kata dua staf piket kepada wartawan yang juga diaminkan oleh Ibu Venty yang menduduki jabatan strategis di PD Panca Karya, Kamis (15/5/2025).

Baik petugas piket maupun ibu Venty meminta para wartawan harus membuat janji terlebih dahulu dengan Pak Direktur.

“Jadi bapak harus membuat janji lebih dahulu. Saat ini pak Direktur ada agenda lain yang lebih penting. Dan nanti Pak Direktur akan marah sama kami,”ujar petugas piket dan ibu Venty yang terkesan tidak ingin mempertemukan para wartawan dengan sang direktur.

Padahal niat baik para wartawan ingin memberikan ruang kepada pihak PD Panca Karya untuk mengklarifikasi tuntutan para pendemo.

Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswa Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama dalam aksi demonya di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon mendesak wakil rakyat Dapil Buru dan Buru Selatan agar serius menyikapi penggusuran makam peninggalan para leluhur masyarakat adat, Desa Hote Jaya dan Desa Kayu Putih Kecamatan Waesama, Kabupaten Bursel yang dilakukan pihak PD Panca Karya.

Wakil rakyat dari Dapil Buru dan Bursel yakni M. Akmal Soulisa (PDIP), Dali Fahrul Syarifudin (PPP), Solihin Buton (PKS) Ikram Umasugi (PKB) Pengganti Antar Waktu (PAW) ibu Nina Batuasa dan Ridwan Nurdin (NasDem) diminta kritis dalam menyikapi masalah ini.

“Ini kejahatan yang dilakukan pihak manajemen PD Panca Karya yang telah menggusur lebih dari 10 makam leluhur. Kami minta wakil rakyat dari Buru dan Bursel bersuara dan kritis terhadap hal ini,”desak para pendemo dan meminta pihak PD Panca Karya harus bertanggungjwab, dan mendesak Gubernur Maluku melakukan evaluasi kinerja direktur bila perlu dicopot dari jabatannya.

Pengusuran kuburan tua itu dilakukan salah satu anak perusahaan dari PD Panca Karya untuk dijadikan sebagai tempat penampungan perkayuan atau hasil olahan kayu dari PD Panca Karya.

“Jadi proses penggusuran untuk dijadikan area lompong yaitu, tempat penampungan hasil olahan kayu, ini yang kita persoalkan, Ujar  Ivan Latbual Koordinator Lapangan (Korlap) dua, Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama, kepada media ini sela-sela aksi demo yang dilangsungkan di gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu, (14/5/2025).

PD Panca Karya, kata Latbual, oleh masyarakat Waesama, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, telah melakukan pencegahan tapi upaya tersebut tak dihiraukan pihak pelaksana lapangan. Mereka berdalil dilokasi itu tidak terdapat kuburan keramat dan lain sebagainya sebagaimana disuarakan.

“Upaya pencegahan telah dilakukan kami masyarakat hingga pelaporan ke Polres setempat dan ini tengah diproses, “ujar Ivan Latbual yang juga mahasiswa semester V Sospol Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini, mengungkapkan.

Proses penggusuran di area kuburan peninggalan para leluhur masyarakat adat setempat dilakukan pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh PT Wana Adi Prima Mandiri, perusahaan dibawah kendali PD Panca Karya yang selama ini beroperasi terhadap lahan kayu di Kabupaten Buru Selatan dan Pulau Buru.

Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw SH menerima aspirasi para pendemo dan mengundang mereka berdialog di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.

Dalam dialog itu, mereka mengakui kalau tuntutan mereka sudah di sampaikan ke PD Panca Karya tetapi tuntutan ini diabaikan oleh menejemen PD Panca Karya.

“Sudah ada koordinasi tapi tidak ada solusi sampai kita datang ke kota Ambon dan kita sudah demonstrasi di PD Panca Karya, Kantor gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku, kita ini kaya, kita punya tambang, kita punya lahan hutan yang cukup besar tapi apa yang kita rasakan, kita menderita, banjir melanda kecamatan Waesama, kayu-kayu diambil hutan kita dibabat, tapi apa yang masyarakat adat dapatkan, Kami mohon kepada wakil ketua untuk memanggil Direktur PD Panca Karya jangan hanya duduk, tapi dengarkan jeritan aspirasi kami masyarakat Buru Selatan, “pinta Rival Latuconsina yang mengaku, berasal dari Waesama.

Dia bahkan mengaku kalau ribuan hektar lahan hutan telah diambil PD Panca Karya tetapi masyarakat setempat tidak menikmati hasil hutan mereka.

“Kami mohon direktur Panca Karya dan manajemennya perlu dievaluasi, kami telah menderita akibat banjir yang menerpa wilayah Petuanan kami, “tegas Rival.

Komisi III DPRD Maluku mengagendakan pemanggilan direksi Perusahaan Daerah Panca Karya (PDPK) terkait pengrusakan makam keramat milik warga di Kabupaten Buru Selatan. (L05)