AMBON, LaskarMaluku.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD lingkup pemerintah provinsi Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi bagi daerah. Skema bisnis tersebut bertujuan guna peningkatan pendapatan yang harus lebih dari tahun kemarin.

“Urgensi rapat hari ini kan kita bangker khusus dengan rekan-rekan dari OPD-OPD yang menghasilkan pendapatan, tapi juga dari badan usaha milik daerah. Kita dorong dan kita berusaha untuk mereka meningkatkan pendapatan daerah dan kontribusinya bagi daerah,”kata Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun, ST kepada pers, Jumat (21/11/2025).

Menurut Watubun, pihaknya juga meminta OPD untuk memasukkan skema bagaimana memperoleh pendapatan, skema bisnisnya, kemudian peningkatan pendapatan yang harus ada peningkatan dibandingkan tahun kemarin.

“Perusahaan  Daerah juga harus kita dorong. Ini ada Dok Wayame, ada Panca Karya, kemudian nanti ada Bank Maluku, dan juga ada Maluku Energi Abadi. Kalau Maluku Energi bisnisnya equity, saham, jadi nanti kita tunggu PI-nya harus selesai dulu,” ujar Watubun,

Dirinya juga menitikberatkan pada Dok Wayame. “Selama ini direktur dan bendaharanya menumpuk kekayaan dirumahnya. Saya harap manajemen yang baru ini tidak seperti mereka,”kata Watubun mengingatkan seraya meminta pihak PD Panca Karya menggalahkan bisnis baik di Bidang Kehutanan, Bidang Kelautan, Transportasi, juga unit-unit bisnis yang lain yang bias memberikan kontribusi, termasuk Pasar Mardika,”harap Watubun.

PAD Pasar Mardika Rendah

Mengenai Pasar Mardika, Politisi Senior PDIP Maluku ini juga menjelaskan, Pasar Mardika itu ditargetkan Rp 18 miliar, ternyata hasilnya hanya 900 juta lebih. Dan proyeksi mereka saat ini Rp 5 miliar.

“Ya, saya kira kalau ukurannya seperti itu, ini mengancam kita punya proyeksi-proyeksi ke depan,”cetusnya.

Dirinya mengusulkan agar pengelolaan pasar Mardika diserahkan ke pemerintah Kota Ambon dengan skema bagi hasil.

“Sebenarnya kasih ke Pemerintah Kota Ambon saja. Karena mereka punya Pol PP, ada unit kebersihan, sehingga penataan pasar itu lebih manusiawi. Dan orang bisa tertarik untuk ada di dalam dan berdagang di dalam. Itu yang kita harapkan,”tandas Watubun.

Deviden Bank Maluku Rp 51 Miliar

Sementara mengenai Bank Maluku dan Maluku Utara, Watubun menjelaskan bahwa deviden bagi Maluku hampir mendekati Rp 51 Miliar.

“Kita harapkan naik lagi, apalagi gubernur sudah tegas, harus irit-irit ya. Gaji direksi dan komisaris, ya jangan terlalu tinggi,” pungkasnya seraya meminta unit-unit bisnis bisa ditingkatkan secara digitalisasi sehingga bisa memberikan peningkatan bagi PAD.

Apalagi usulan pemerintah Rp 2,4 triliun, lantas mengalami defisit Rp 1,5 triliun. “Ini angka yang besar, dan deficit itu disebabkan oleh belanja dan kebutuhan daerah yang jauh lebih besar dengan pemerintah mengajukan skema pinjaman. Jadi kalau dengan skema pinjaman kita lihat dulu politik anggaran kita sehingga tidak ada yang berpikir secara prematur,”jelasnya seraya menegaskan, pihaknya tidak memaksa gubernur untuk mendengar, sebab kemen.gan DPR berdasarkan UU, sehingga ketika kita tidak setuju ya tidak setuju, tetapi kalau setuju kenapa tidak.

“Rakyat juga harus dicerahkan. Kalau DPRD tidak setuju misalkan peruntukannya tidak jelas, keadilannya tidak ada. Tapi kalau semua baik dan jalan lancar, Kenapa tidak? Ini juga untuk membelanjai visi misi. Gubernur dengan menghadirkan kembali program-program yang dijanjikan kepada rakyat. (L04)