AMBON, LaskarMaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat darurat membicarakan persoalan keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Rapat lintas fraksi yang dipusatkan di ruang komisi 1 DPRD provinsi Maluku itu, dipimpin oleh Ketua DPRD, Benhur George Watubun ST, ikut didampingi wakil ketua Fraksi Nasdem, Fauzan Rahawarin, Ketua Komisi 1, dan Sekda Maluku.

Agenda rapat tersebut, membahas kondisi keamanan Maluku Tenggara, khususnya konflik yang melibatkan para pemuda, belum lama ini terjadi di Landmark Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Peristiwa kelam di malam Minggu itu, menyebabkan dua generasi Malra tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Rapat yang melibatkan unsur perwakilan Polda Maluku, Kodam XV Pattimura, BNN Maluku dan dari pihak pemerintah provinsi Maluku ini, membahas berbagai agenda yang mesti diatasi bersama. Termasuk penanganan ladang emas gunung botak, PSU di Kabupaten Buru dan Konflik Malra.

Ketua Komisi 1 DPRD provinsi Maluku, Solichin Buton, S.H.I katakan, rapat lintas fraksi, mengusulkan agar Kapolres Maluku Tenggara, AKBP, Frans Duma, harus dicopot dan dimutasikan. Karena ia dinilai tidak berhasil menuntaskan konflik di wilayah hukum Polres Malra. Dan terkesan Duma ikut melanggengkan konflik dikawasan itu.

“Seluruh teman-teman dalam rapat tadi ini menyetujui bahwa yang bersangkutan harus dimutasi, dan kami sudah merekomendasikan ke Kapolda Maluku. Ini lantaran kasus pertikaian antara warga yang menyebabkan nyawa orang melayang bukan baru pertama kalinya tapi berulangkali, sehingga salah satunya kita minta supaya Pak Kapolda mengevaluasi Kapolresnya, “ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solichin Buton, S.H.I kepada awak media, Jumat (21/03/25) sore usai pertemuan terbatas itu.

Solichin adalah perwakilan Fraksi PKS dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Pulau Buru dan Kabupeten Namrole Buru selatan.

Tiga agenda rapat yang menjadi kesepakatan rapat tersebut antar lain memutuskan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) membentuk tim terpadu guna melakukan lawatan kerja di Kabupeten Maluku Tenggara. Forum ini dibentuk lantaran terjadi peredaran narkoba dan miras yang disinyalir menjadi bekingan oknum-oknum aparat aparat keamanan setempat

Selama tahun 2024 dan 2025 terdapat 7 kasus meninjol, makanya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku, termasuk oknum-oknum yang diduga ikut terlibat didalamnya, sehingga menimbulkan konflik diantara para pemuda di kabupaten Maluku Tenggara., ujar Solichin Buton, merincikan.

Rapat lintas fraksi yang berlangsung di ruang komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Jumat (21/03/25) dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun ST selaku Koordinator Komisi, Fauzan Rahawarin, SH,.M.H Wakil Ketua 1 dan menghadirkan sejumlah anggota DPRD provinsi Maluku dari empat komisi di DPRD Maluku. Dengan tamu terhormat dari perwakilan Polda Maluku, Kodam XV Pattimura BNN Maluku dan dari Pemerintah Provinsi Maluku yakni Sekda Maluku, Ir Sadalie Ie, Kepala Kesbang Pol, Daniel Indey dan Asisten 3 Setda Maluku, Sartono Pining.

Rapat ini digelar, setelah DPRD provinsi Maluku mendapat surat masuk dari pihak keluarga korban yang mendesak agar Kapolres Maluku Tenggara dinilai gagal menyelamatkan umat manusia dari bencana pertikaian antara warga selama dua tahun terakhir. (L05)