AMBON,LaskarMaluku.com-Sejumlah anggota DPRD memprotes ketimpangan pembangunan yang terjadi di kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel).

Protes muncul usai kecamatan Leitisel tidak masuk dalam jangkauan pelayanan Perumdam Tirta Yapono terkait penyaluran air bersih.

Anggota DPRD Kota Ambon dengan daerah pilih di kecamatan Leitisel, Swenly Hursepuny, tidak mempermasalahkan kucuran anggaran yang di keluarkan Pemkot ke Perumdam Tirta Yapono, hanya saja dirinya kecewa kecamatan Leitisel tidak menerima pelayanan air bersih dari kucuran anggran yang diberikan Pemkot ke Tirta Yapono tersebut.

“Soal Kucuran dana dari pemkot untuk Perumdam Tirta Yapono kami setuju, hanya saja saya minta keadilan buat warga disana. Karena dalam pembahasan tadi Leitisel tidak masuk jangkauan dari Perumdam Tirta Yapono, nah kalau memang begitu kami minta ada solusi dari Pemkot untuk setidaknya memenuhi kebutuhan air bersih di kecamatan Laitisel, “jelas Swenly dengan raut kecewa. Jumat( 7/10/2025)

Tak hanya soal air bersih, Ketua Fraksi PKB ini juga mengungkapkan perlakuan berbeda yang diterapkan Pemkot Ambon kepada Kecamatan Leitisel dengan Kecamatan lain yang terkesan diskriminatif, seperti misalnya kebutuhan lanpu jalan yang minum serta Collection Poin sampah yang tidak menjawab seluruh kecamatan Leitisel.

“Kami minta jangan ada diskriminasi masyarakat di Leitisel. Banyak infrastruktur yang belum merata disana, seperti kebutuhan lampu jalan, Colection poin sampah dan lain sebagainya. Jangan beragapan daerah di sana itu daerah terbelakang, ” tegasnya.

Kekecewaan yang sama juga di ungkapkan Politisi Golkar, Seth Pormes.

Menurutnya dalam beberapa kebijakan , Leitisel seakan seakan mendapat ketidakadilan alokasi anggaran pembangunan.

“Collection poin hanya di bangun di 4 kecamatan dan tidak ada di Leitisel, sekarang dalam ranperda penyertaan modal. Hanya ada 4 kecamatan saja yang menjadi prioritas sedangkan Leitisel tidak ada, ” ujarnya.

Pormes mengatakan untuk pelayanan sampah, warga Leitisel sudah meminta untuk dilayani dengan mereka membayar retribusi namun hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi.

“Atas pertimbangan pertimbangan ini, kami Fraksi Golkar meminta kepada Pemkot harus ada keadilan pembangunan bagi masyarakat di Leitisel, ini pikiran kita agar Pemerataan pembangunan di Kota Ambon bisa merata, “pintanya(L06)