JAKARTA LaskarMaluku.com – Pengurus teras Dewan Pimpinan Wilayah Maluku DPW Nasdem provinsi Maluku, sampai sejauh ini masih memilih sikap diam, menyusul adanya desakan ormas masyarakat menuntut mundurnya artis Bella Shofie. Yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten penghasil minyak kayu putih dan tambang emas ini pada pileg 2024 lalu.
Sekretaris DPW Nasdem Maluku, Ir Andre Rentanubun belum bisa menjawab pertanyaan media ini.
Mantan Bupati Maluku Tenggara dua periode itu, ditunjuk DPP Nasdem menggantikan mantan Bupati Kabupeten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlalon, pada tanggal 7 Juli 2025.
Meski belum ada klarifikasi, namun Bella Shofie diibaratkan sebagai penghias taplak meja partai besutan Surya Paloh guna kepentingan mendulang suara, atas dasar popularitas figur seorang artis. Meski begitu, tekanan internal terus menguat melalui sejumlah Gerakan aksi baik di kabupaten Buru, kota Ambon sabagai ibukota provinsi Maluku hingga ke ibu kota negara Republik Indonesia. Perjuangan ini semata-mata mengatasnamakan kepentingan rakyat dari daerah pemilihan Dapil tetapi lebih pada sifat ambifalen dari seorang Bella Shofie yang dipertontonkan kelemahannya sebagai wakil rakyat tak jalankan tugas legislasi selama hampir setahun mata anggaran sudah. Bahkan ia setiap bulan menerima gaji melalui transfer bendahara DPRD setempat.
“Ini jelas menyalahi ketentuan dan bisa dipidana, bagiamana bisa seorang anggota DPRD tanpa jalankan tugas ko terima gaji,?tanya sumber internal yang dapat dipercaya ini seraya menekankan kalau, BS adalah ibarat pohon bonsai Jepang
“Memang dia adalah pot bunga bonsai atau
penghias taplak meja DPRD kabupeten Buru, sesal, seorang sumber anonim kepada media LaskarMaluku.com, Rabu, (6/8/25) pagi.
Sejauh ini Gerakan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa IMM kembali mempertanyakan, Badan Kehormatan BK DPRD setempat dalam aksi unjukrasa yang dilangsungkan di gedung DPRD Kabupaten Kabupaten Buru Namlea.
Massa Aksi berkeinginan bertemu dengan ketua DPRD Kab-Buru dan Ketua BK bersama anggota BK lainnya. Namun keinginan itu tak terwujud lantaran pihak-pihak tersebut tidak ditempat.
“Ketua BK DPRD Buru, Mochtar Ternate tugas menunaikan tugas resmi, sedangkan Ketua DPRD Kab-Buru Bambang Lalangbuana berhalangan hadir kerena tengah dampinginya istrinya yang sementara dirawat di Ambon,” Ungkap ,Arin Burugana Sekretaris IMM Kabupeten Buru, yang merangkap sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
Aksi tersebut berlangsung dengan damai dengan diserahkannya beberapa poin tuntutan aksi yang diserahkan kepada sekretaris Dewan DPRD Kab Buru.
Aksi serupa bakal dilangsungkan DPD GMPRI DKI Jakarta. Aksi tersebut bakalan digelar di depan Kantor DPP Partai NasDem, Rabu (6/8/2025), pukul 13.00 WIB. Aksi ini bertajuk “Tegakkan Disiplin Dewan” dan secara khusus menyoroti dugaan pelanggaran etika politik oleh Anggota DPRD Kabupaten Buru, Bella Shofie Rigan.
Massa mendesak DPP Partai NasDem memecat Bella Shofie dan Ketua DPD NasDem Buru karena diduga kuat melakukan pelanggaran berat serta membiarkan ketidakhadiran anggota dewan tanpa sanksi. Aksi ini juga membawa aspirasi agar Mendagri dan Gubernur Maluku segera menindaklanjuti PAW terhadap Bella Shofie.
“Selama hampir setahun, Bella Shofie tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Gaji tetap jalan, kinerja nihil. Ini bukan hanya pelanggaran etik, ini bentuk pengkhianatan terhadap mandat publik,” kata Jherry, Koordinator Aksi GPMB.
Selain itu, massa menyoroti pembiaran struktur partai yang melibatkan hubungan keluarga, mengakibatkan konflik kepentingan dan mandeknya penegakan disiplin.
“Kami juga mendesak Kementerian Keuangan memblokir gaji Bella Shofie dan meminta BK DPRD Kabupaten Buru segera memproses pelanggaran ini,” tegas Mako Waemese.
Aksi berlangsung damai, dengan massa membawa spanduk, poster, dan membacakan tuntutan secara bergantian melalui pengeras suara. Aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar lokasi.(L05)
