AMBON, LaskarMaluku.com – Bermodalkan nekad, tapi sesama organisasi kemasyarakatan Pemuda, saling cemburu soal dana kehormatan yang diberikan pihak Polda Maluku sebagai bentuk uang Kehormatan kepada beberapa OKP.

Unsur kecemburuan itu berdampak pada nyaris bentrok diantara mereka, beruntung aparat keamanan yang membackup jalannya aksi unjuk rasa tersebut bisa mencegah. Namun kondisi ini sangat disayangkan, semestinya sesama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) diharapkan dapat memberikan masukan dan ide-ide pembangunan yang berkualitas demi kemajuan daerah, bukan mencari panggung untuk berorasi memperlihatkan sifat ego serta menggurui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahkan perjuangan aspirasi tuntutan untuk menurunkan gaji DPR, moratorium dan sebagainya, berubah menjadi ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat.
Semestinya OKP yang tergabung didalamnya unsur mahasiswa harus berperan dalam menangkal paham radikalisme, terorisme, berita bohong (hoax), malah sebaliknya mencibir Polri. Padahal saat nyaris bentrok unsur Polisi ada bersama satuan TNI dari Tiga Matra, bersinergi mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut, agar tidak disusupi kepentingan pihak pengacau.

Namun sebaliknya, para demonstran pertama yang lebih dulu mendatangi gedung DPRD provinsi, berusaha untuk tidak memberikan kesempatan (panggung orasi) kepada kelompok massa lainnya yang hendak menyampaikan aspirasi serupa ke gedung wakil rakyat ini. Justru disitulah saling ejek soal dana kehormatan dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Kendati begitu, atas kesigapan aparat keamanan ketika melakukan komunikasi humanis dapat meredakan ketegangan diantara kelompok masa dari kedua belah pihak, meski sempat terjadi adu lempar botol air mineral hingga ban bekas.

Padahal Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun bersama sejumlah anggota dewan terlihat begitu ikut duduk di aspal depan gedung DPRD untuk mendengarkan secara saksama, aspirasi melalui orasi-orasi yang disampaikan, tapi sayangnya terdapat “sikap egois dan menggurui” lebih dikedepankan pada aksi demo tersebut. Kendati begitu aksi unjukrasa berjalan dengan aman dan damai.

Aparat keamanan yang bertugas mengamankan jalannya aksi unjukrasa mendekati seribu personil.

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombespol Dr Yoga Putra Prima Setya, S.I.K, M.I.K mengaku, kalau jumlah personil Polri dan TNI yang diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini, berjumlah 736 personil.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menegaskan, dalam hal menyampaikan aspirasi, jangan meragukan DPRD. Bahwa aspirasi yang disampaikan bakal diteruskan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota Ambon.

“Supaya saudara percaya, tadi saudara-saudari meragukan DPRD, tapi itu biarlah dikembalikan kepada setiap orang untuk merenungkan dan merefleksi. Yakinlah bahwa ditangan rakyat yang telah dititipkan kepada wakilmu ini, kami akan menyampaikan semua keluh kesah. Puas dan tidak puas itu selalu ada, tapi kita akan menyempurnakan apa yang menjadi kehendak rakyat melalui OKP Cipayung kepada pemerintah pusat,. pemerintah provinsi dan dan pemerintah Kota Ambon, “jelas Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST, dihadapan massa OKP Cipayung Provinsi.

Terkait persoalan pemerintah Maluku Tengah DPRD Provinsi Maluku bahwa persoalan Negeri Hunuth Durian Patah, dan Negeri Hitu, menjadi bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Maluku, karena disisi lain negeri Hitu menjadi wilayah kabupaten Maluku Tengah. Kendati begitu, dirinya memberikan apresiasi kepada Walikota Ambon yang memberikan perhatian penuh kepada warganya.

Apresiasi yang diberikan kepada Walikota Ambon tersebut, mendapat sambutan hangat dari massa demonstran karena saat itu juga Walikota ikut punya andil besar dalam menenangkan para aksi unjuk rasa.
DPRD Maluku kata BGW tidak alergi untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat kendati dalam gelombang reformasi para saudara tidak yakin, tapi percayalah bahwa “Matahari itu terbit dari Timur dan jangan Ragukan DPRD provinsi Maluku,” tegasnya seraya menghimbau kepada para aksi unjukrasa agar menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kalau urusan Rp 250 tadi itu, itu urusan biasa saja, itu bukan urusan Sahroni, Uya Kuya dan sebagainya, itu urusan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pulang dari tempat kami ini dengan aman dan damai, “imbuh BGW.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, serta seluruh pihak yang menjaga keamanan sehingga demonstrasi mahasiswa di Kota Ambon berlangsung tertib dan damai.

Terkait tuntutan mahasiswa soal dampak konflik, Wattimena menegaskan pemerintah akan segera membangun kembali rumah dan fasilitas warga yang terbakar. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kodim, pembangunan ditunda sementara karena ada aksi demo, namun hari Rabu dipastikan dimulai,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara menyeluruh, termasuk mendorong agar Hunuth dan Liang dapat terikat dalam ikatan Pela Gandong. “Ini tidak hanya sekadar narasi, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan bersama,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Ambon mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Maluku yang telah mengucurkan bantuan Rp 1 miliar, untuk pemulihan. Dana tersebut akan digunakan membangun kembali rumah, kios, balai desa, hingga bengkel yang terdampak.

“Pemerintah Kota akan memastikan semua fasilitas yang terbakar dibangun kembali. Itu komitmen kami,” tegas Wattimena. (L05)