AMBON, LaskarMaluku.com – DPRD Provinsi Maluku, diminta segera evaluasi anggaran rehabilitasi rumah dinas kediaman Gubernur Maluku yang menelan anggaran cukup fantastis sebesar Rp.14,5 miliar.

Angka ini menurut mantan anggota DPRD Maluku Kutni Tuhepaly, dinilai tidak masuk akal. “Jumlah ini sangat tidak rasional dan patut dipertanyakan dasar hukum serta persetujuannya seperti apa,”tanya Kutni.

Dikatakan, apakah anggaran sebesar ini sudah mendapatkan persetujuan DPRD Maluku melalui Panitia Anggaran Dewan? Ataukah ini hanya keputusan sepihak dari Pemerintah Provinsi Maluku,” kata Tuhepaly, kepada media ini di Ambon, Selasa (17/6/2025).

Dikatakan, alokasi dana sebesar itu tentu berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam perundang-undangan.

Ia menilai, bila dihitung secara proporsional per item pekerjaan, anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur seharusnya tidak perlu lebih dari Rp 5 miliar.

“Jadi angka Rp 14,5 miliar itu terlalu besar. Bisa saja ada dugaan penyelewengan dana negara di dalamnya. Panitia Anggaran DPRD Maluku harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos anggaran ini,” kata Kutni yang juga Pengamat Kebijakan Publik ini.

Tuhepaly menegaskan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan, kebijakan penganggaran semestinya diarahkan pada program yang lebih menyentuh rakyat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena itu sangat dibutuhkan.

“Kita selalu dengar pemerintah bicara soal efisiensi anggaran, tapi kenyataannya banyak pos anggaran yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Menurut Tuhepaly, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa harus komitmen dengan ucapannya. Penghematan anggaran penting agar program pembangunan di Maluku benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.

Dirinya, berharap setiap kebijakan pembangunan di Maluku, terutama yang menyangkut penggunaan anggaran benar-benar memprioritaskan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, inilah yang seharusnya menjadi komitmen bersama, agar masyarakat Maluku bisa merasakan langsung manfaat dari setiap kebijakan yang dibuat,” tandas Tuhepaly. (L04).